HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dengan menetapkan batas pengisian harian maksimal hingga 50 liter per kendaraan. Kebijakan ini menjadi bagian dari program transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa stok BBM nasional dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu panik.
“Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini. Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraaan. Tetapi ini tidak berlaku bagi kendaraan umum,” kata Airlangga, Selasa (31/3/2026).
Aturan Berlaku Lewat MyPertamina
Pengaturan pembelian BBM dilakukan melalui sistem barcode MyPertamina. Setiap kendaraan diperbolehkan mengisi BBM secara wajar hingga tangki penuh, dengan batas maksimal 50 liter per hari.
Namun, aturan ini tidak berlaku untuk kendaraan umum dan angkutan barang yang tetap mendapatkan kelonggaran demi menjaga kelancaran distribusi logistik.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah belum akan menaikkan maupun menurunkan harga BBM.
“Kami menyampaikan bahwa pemerintah, atas arahan Bapak Presiden dan hasil rapat, tidak ada penyesuaian harga naik atau pun turun,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah, dalam setiap kebijakan energi.
Selain pengaturan konsumsi BBM, pemerintah juga mempercepat program biodiesel B50 yang akan mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Program ini mencampur 50 persen bahan bakar nabati dengan solar untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Menurut Airlangga, kebijakan ini berpotensi menghemat penggunaan BBM fosil hingga 4 juta kiloliter dan mengurangi beban subsidi energi hingga Rp48 triliun dalam enam bulan.
Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap tercipta penggunaan energi yang lebih efisien, distribusi yang adil, serta kemandirian energi nasional yang semakin kuat di masa depan.
