HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tirai penutup bagi era birokrasi BUMN yang gemuk dan lamban tampaknya mulai diturunkan. Kepala Badan Pelaksana (BP) BUMN, Dony Oskaria, baru saja mengirimkan gelombang kejut ke seluruh lantai bursa dan jajaran direksi plat merah melalui pengumuman transformasi paling radikal dalam satu dekade terakhir.
Bukan sekadar perampingan, pemerintah kini tengah mengeksekusi rencana ambisius untuk memangkas lebih dari 1.000 entitas bisnis negara. Fokusnya tajam dan tanpa kompromi: menyusutkan imperium raksasa ini hingga hanya menyisakan sekitar 300 perusahaan inti pada akhir tahun 2026.
Langkah ini menandai berakhirnya eksperimen panjang BUMN yang merambah ke segala sektor tanpa fokus yang jelas. Transformasi ini berjalan beriringan dengan lahirnya Sovereign Wealth Fund Danantara, sang dirigen baru yang akan mengonsolidasi seluruh aset strategis bangsa.
Dony Oskaria memandang integrasi di bawah Danantara bukan sebagai pilihan manajerial, melainkan sebuah kebutuhan eksistensial. Efisiensi total menjadi syarat mutlak agar aset negara tidak lagi menjadi beban, melainkan mesin pertumbuhan yang berdaya saing global.
Saat ini, meja kerja BP BUMN dipenuhi laporan fundamental dari 1.077 perusahaan yang tengah “dibedah”. Setiap entitas, mulai dari induk hingga cucu usaha, harus melewati proses kurasi ketat yang menentukan apakah mereka layak bertahan atau harus dieliminasi.
“Kita melakukan asesmen mendalam melalui empat tahapan, mulai dari global benchmark, potensi pasar, hingga kapabilitas internal,” tegas Dony di hadapan petinggi Defend.id pada Rabu (22/4/2026). Pernyataan ini menjadi lonceng peringatan bagi unit usaha yang selama ini hanya mengandalkan proteksi negara.
Peta jalan baru ini membagi nasib perusahaan ke dalam empat kuadran yang kaku. Bagi mereka yang tercekik utang di atas aset dan kehilangan relevansi pasar, pintu “likuidasi” telah terbuka lebar sebagai jalan keluar terakhir.
Sementara itu, perusahaan-perusahaan kerdil yang tersesat di luar lini bisnis utama akan dilepas melalui “divestasi”. Skema ini ditujukan untuk memutus rantai bisnis non-inti, seperti agen perjalanan yang selama ini membebani neraca perusahaan energi.
Paradigma baru ini juga mengedepankan “konsolidasi sektoral”. Industri-industri yang terfragmentasi—mulai dari logistik, rumah sakit, hingga perhotelan—akan dilebur menjadi satu kekuatan besar demi mencapai skala ekonomi yang mampu bersaing di panggung internasional.
Namun, kejutan terbesar muncul dari perubahan bahasa komunikasi antar-BUMN. Istilah “Sinergi BUMN” yang selama ini terdengar seperti anjuran diplomatis yang lemah, kini resmi dikubur dan digantikan dengan satu kata yang lebih dingin: “Wajib”.
Di bawah otoritas Danantara, kolaborasi antar-perusahaan negara kini berstatus mandat hukum. “Sekarang pemiliknya adalah Danantara. Bukan sinergi lagi, tapi namanya ‘wajib’ menggunakan perusahaan BUMN,” ujar Dony dengan nada penuh otoritas.
Visi “keberpihakan mutlak” ini langsung diarahkan ke sektor pertahanan. Dony menegaskan bahwa raksasa seperti PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia tidak boleh lagi dibiarkan bertarung sendirian di rumah sendiri tanpa dukungan saudara sekandungnya.
Sebagai bukti nyata, perintah langsung telah dijatuhkan kepada pemain besar seperti Pelni dan Pertamina International Shipping (PIS). “Saya wajibkan seluruh BUMN untuk membangun kapalnya di PT PAL,” tutup Dony, mengukuhkan era baru di mana nasionalisme ekonomi kini memiliki taring hukum yang nyata.
