HOLOPIS.COM, Jakarta – Beredar istilah survival mode pemerintah yang bikin publik panik. Menkeu Purbaya menegaskan ini bukan krisis, melainkan langkah waspada global.
Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pemerintah memasuki Survival Mode atau mode bertahan sempat viral dan memicu kekhawatiran publik.
Istilah tersebut cepat menyebar di ruang digital karena dianggap mengindikasikan kondisi ekonomi Indonesia sedang berada dalam situasi krisis di tengah tekanan global yang masih berlanjut.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa istilah tersebut tidak merujuk pada krisis ekonomi, melainkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan kebijakan fiskal agar lebih disiplin, ketat, dan efisien dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Pernyataan tersebut pertama kali disampaikan Purbaya dalam Simposium PT SMI 2026 di Jakarta.
Ia menekankan bahwa kondisi global saat ini membuat pemerintah tidak lagi dapat menjalankan kebijakan dengan pola “business as usual”.
“Saya mau jelaskan, di kepala Presiden, kita sekarang berada dalam kondisi survival, jadi bukan business as usual,” ujarnya.
Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan publik karena penggunaan istilah “survival” kerap diasosiasikan dengan kondisi darurat ekonomi.
Banyak warganet menafsirkan hal tersebut sebagai sinyal tekanan berat pada perekonomian nasional, meski belum ada indikasi krisis seperti yang dikhawatirkan sebagian pihak.
Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, Purbaya kembali memberikan klarifikasi dalam media briefing di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan.
Ia menegaskan bahwa survival mode dimaksudkan sebagai dorongan untuk meningkatkan kedisiplinan fiskal dan efektivitas kebijakan pemerintah.
“Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita nggak ada ruang untuk bermain-main lagi, segala kemewahan di mana ada peluang yang kita bisa buat,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi persaingan global yang semakin ketat, setiap kebijakan ekonomi harus benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk inefisiensi, kebocoran anggaran, maupun program yang tidak berjalan optimal.
Fokus utama dalam pendekatan ini adalah penguatan penerimaan negara dan pengendalian belanja agar lebih terarah.
Sektor perpajakan dan bea cukai menjadi salah satu perhatian utama karena masih dinilai memiliki potensi kebocoran yang perlu ditutup.
“Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui pembentukan satuan tugas percepatan pembangunan yang dibentuk melalui keputusan presiden.
Satgas ini akan mengawasi pelaksanaan program lintas sektor agar berjalan lebih efektif dan sesuai target.
Meski istilah tersebut sempat menimbulkan kegaduhan di ruang publik, sejumlah ekonom menilai langkah pemerintah lebih mencerminkan kewaspadaan terhadap tekanan ekonomi global, bukan tanda krisis domestik.
Pemerintah sendiri menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga, dengan fokus utama pada peningkatan efisiensi dan penguatan tata kelola fiskal.
Dengan klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat tidak salah memahami istilah “survival mode” sebagai kondisi darurat, melainkan sebagai strategi penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung.
