HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Gerindra menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini dinilai layak dipertimbangkan demi efisiensi anggaran, proses, dan kualitas demokrasi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan partainya berada di posisi mendukung rencana tersebut jika dibahas secara serius dan menyeluruh.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Menurut Gerindra, pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki banyak keuntungan dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan. Salah satu sorotan utama adalah besarnya anggaran pilkada yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Sugiono memaparkan, pada 2015 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai hampir Rp7 triliun. Angka tersebut melonjak drastis pada Pilkada 2024 hingga lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat,” katanya.
Tak hanya soal anggaran negara, Gerindra juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Biaya kampanye yang tinggi kerap menjadi penghalang bagi figur berkualitas untuk maju dalam kontestasi politik.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Ini yang harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi tidak terhalang biaya luar biasa,” ujar Sugiono.
Gerindra menilai, pemilihan melalui DPRD tidak menghilangkan nilai demokrasi, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu. Bahkan, mekanisme ini dinilai lebih mudah diawasi publik.
“Kalau kita melihat akuntabilitinya itu cenderung lebih ketat,” ucap Sugiono.
Selain itu, sistem ini juga diyakini mampu mengurangi polarisasi masyarakat yang kerap muncul selama masa pilkada langsung.
Meski demikian, Gerindra menegaskan pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar aspirasi publik tetap terjaga.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkas Sugiono.
