HOLOPIS.COM, JAKARTA – Serangan militer Israel di Suriah bagian selatan dilaporkan meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Lembaga pemantau perang Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (Syrian Observatory for Human Rights) mencatat lebih dari 30 serangan terjadi sepanjang paruh pertama November 2025.
“Lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya,” demikian disampaikan Observatorium Suriah untuk HAM, dikutip Holopis.com, Sabtu (15/11).
Kelompok pemantau berbasis di Inggris itu juga mencatat bahwa tindakan tersebut terjadi tanpa adanya tanggapan resmi dari Damaskus. Mereka melaporkan pasukan Israel melakukan penetrasi darat, menahan warga sipil dan tentara, membuldoser jalan dan lahan pertanian, serta mendirikan pos-pos pemeriksaan militer sementara di Provinsi Quneitra dan Daraa.
“Tantangan keamanan yang meningkat di sepanjang perbatasan selatan,” demikian laporan Observatorium tersebut.
Menurut Observatorium, Israel telah meningkatkan kehadiran pasukannya di perbatasan sejak akhir 2024. Israel memperingatkan bahwa Suriah bagian selatan tidak boleh berkembang menjadi wilayah konflik baru yang menyerupai situasi di Lebanon bagian selatan.
“Pukulan yang menyakitkan akan diberikan terhadap kelompok bersenjata atau pasukan Suriah yang mendekati perbatasan,” demikian pernyataan otoritas Israel.
Pada pertengahan 2025, Pasukan Pertahanan Israel dilaporkan telah mendirikan sedikitnya sembilan pos permanen di dalam wilayah Suriah dan menciptakan zona kontrol sepanjang 15 kilometer.
Eskalasi juga meningkat pada Juli 2025 setelah serangan dan pengepungan Israel menyusul bentrokan di Provinsi Sweida yang mayoritas penduduknya berasal dari komunitas Druze. Israel menyatakan akan terus beroperasi sampai seluruh ancaman dapat dinetralisir.
“Israel akan beroperasi dengan kekuatan penuh hingga ancaman yang dirasakan dapat dihilangkan,” demikian ditegaskan pihak militer Israel.
Meski mendapat kecaman dari PBB, Mesir, dan Turkiye terkait dugaan pelanggaran kedaulatan Suriah, pejabat Israel bersikukuh bahwa tindakan tersebut merupakan langkah defensif karena pemerintah Suriah dinilai tidak memiliki kendali penuh atas wilayah selatan.
