HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan siap bertanggung jawab soal polemik Whoosh adalah sesuatu yang tepat.
Hal ini karena Prabowo menempatkan diri dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Karena apa pun yang terjadi di negara ini, merupakan tanggung jawab dirinya sebagai pucuk pimpinan di Republik Indonesia.
“Kapasitas dan tanggung jawab Prabowo Subianto soal polemik Whoosh tentunya sudah sesuai kapasitas sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” kata Hari kepada Holopis.com, Kamis (6/11/2025).
Terlebih kata Hari, proyek Kereta Cepat Whoosh tersebut tidak hanya business or business (B2B) saja, akan tetapi ada kaitan antara government to government (G2G) atau government to business (G2B), yang tentu akan melibatkan peran kepala negara di kedua belah pihak.
“Siapapun kepala negaranya, secara diplomatik akan mengambil tanggung jawab karena proyek berdiri antar dua negara,” ujarnya.
Hanya saja ia tetap menggarisbawahi, jangan sampai utang-utang Whoosh sepenuhnya ditanggung oleh negara melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
“Akan tetapi kasus Whoosh jangan menjadi beban APBN saat ini,” tandasnya.
Persoalan Whoosh sebenarnya berasal dari sisi fundamental. Hari pun meminta agar polemik tersebut tetap diselesaikan walaupun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tetap akan bertanggung jawab.
“Tapi perlu digarisbawahi, proyek Whoosh bergeser dari B to B menjadi B to G. Lalu, siapa dalang dari pergeseran proyek Whoosh?. Dampaknya APBN harus menanggung beban yang sama-sama kita ketahui bahwa sumber APBN kita dari pajak rakyat,” tutur Hari.
Ia meminta agar aspek fundamental tersebut dapat dicari dan diungkap ke publik, untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai prosedur dan tidak cacat hukum maupun administrasi.
“Proyek Whoosh sudah menjadi rahasia umum dimulai sejak era Jokowi berkuasa, lalu bermasalah dan menjadi polemik saat ini,” tandasnya.
