Wamen Komdigi Minta Publik Cermati Informasi Program MBG Secara Utuh

HOLOPIS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi) Angga Raka Prabowo menyoroti pentingnya penyampaian dan penerimaan informasi publik secara utuh dalam membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pernyataan ini disampaikannya menyusul adanya perdebatan mengenai komunikasi pemerintah terkait insiden keracunan makanan di sejumlah wilayah.

Angga mengatakan bahwa opini yang muncul di ruang publik tidak terlepas dari potongan informasi yang beredar tanpa konteks lengkap. Ia menilai hal tersebut dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan pelaksanaan program.

“Yang pertama, kita harus mendengar informasi atau percakapan itu utuh. Mungkin yang pertama, saya berkeyakinan tidak ada maksud untuk menyepelekan. Yang kedua, kita harus lihat tadi utuh,” kata Angga sebagaimana informasi yang dikutip Holopis.com pada Rabu (29/10/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki maksud untuk meremehkan kasus keracunan yang terjadi. Justru, menurutnya, pemerintah menargetkan pelaksanaan program berjalan tanpa insiden.

“Dalam penyampaian tersebut, bahwa tekadnya adalah zero accident. Nol kejadian. Dan itu yang diupayakan,” pungkasnya..

Lebih lanjut, Angga juga menyampaikan bahwa respons terhadap insiden dilakukan langsung di lapangan. Evaluasi dan perbaikan dijalankan seiring berjalannya program.

“Terhadap kejadian-kejadian tersebut, kita tidak menutup mata dan kita tidak lari dari situ. Kita menyelesaikan di situ. Bagaimana? Satu, kalau kita bicara BGN, BGN hari ini melakukan pembenahan, tata kelola dan segala macam,” ujarnya.

Angga kemudian menambahkan bahwa atas perintah Presiden Prabowo Subianto, kini program MBG menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak ikut melakukan pengawasan agar program prioritas pemerintah pusat tersebut dapat berjalan dengan lebih maksimal lagi.

“Kemudian semua, atas instruksi dari Presiden, semua ikut juga berpartisipasi, mengawasi dan membantu terlaksananya program. Jadi bukan hanya milik BGN sendiri, tapi justru lintas kementerian lembaga sekarang ikut berpartisipasi,” sambungnya.