JAKARTA – Kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, memicu keprihatinan mendalam dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyebut peristiwa ini sebagai sinyal kuat jebolnya integritas di tubuh peradilan.
“Seolah-olah berlanjut terus dari kasus di Surabaya kemarin. Dua-duanya tentang suap. Artinya, ternyata hakim kita bisa dibeli. Itu perspektif yang muncul di masyarakat,” ujar Hinca dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Minggu (13/4).
Muhammad Arif Nuryanta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait putusan perkara korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO), yang erat kaitannya dengan kebutuhan pokok masyarakat, yakni minyak goreng.
Menurut Hinca, kasus ini justru lebih mencemaskan ketimbang kasus serupa yang terjadi sebelumnya di PN Surabaya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Ini bukan sekadar soal uang, tapi soal keadilan bagi publik luas. Ironis sekali ketika hakim yang seharusnya menyelesaikan perkara korupsi, justru ikut terlibat di dalamnya,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti lemahnya peran Mahkamah Agung (MA) dalam menjaga integritas aparat peradilan, serta mengkritik Komisi Yudisial (KY) yang dianggap tak menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mengawasi perilaku hakim.
“Nanti akan saya pertanyakan langsung di DPR, terutama ke Sekretaris MA. Kita perlu tahu bagaimana pengawasan sebenarnya dijalankan. Apakah benar-benar ada sistem yang menjaga integritas?” kata Hinca.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa fenomena ini mengancam kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia, karena muncul persepsi bahwa putusan pengadilan bisa diperjualbelikan.
“Seharusnya hakim menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi, tapi ini malah ikut terjerat. Ini bukan hanya mengecewakan, tapi sudah melampaui batas,” pungkasnya.
