JAKARTA – BGN (Badan Gizi Nasional) menanggapi temuan awal KPK mengenai adanya penyunatan anggaran program makan bergizi gratis (MBG).
Kepala BGN Dadan Hindayana berdalih bahwa jika pagu bahan baku berbeda sejak awal. Sehingga, secara tidak langsung dia menampik adanya penyunatan dari anggaran Rp 10 ribu menjadi Rp 8 ribu.
“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan dalam keterangannya pada Sabtu (8/3).
Dadan menjelaskan bahwa perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat. Sehingga, pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah.
“Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah,” jelasnya.
Dadan mengatakan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.
“Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing. Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya,” ujarnya.
“Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan adanya pengurangan harga dari program makan bergizi gratis.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, ada penyunatan anggaran sebesar Rp 2.000 dari setiap orang yang mendapatkan jatah MBG (Makan Bergizi Gratis). Padahal, sedianya pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 10.000 per orang di program MBG.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000,” kata Seto dalam keterangannya pada Jumat (7/3).
Setyo mengakui informasi itu didapatkan saat pihaknya didatangi Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
Kendati demikian, Setyo menyebut bahwa informasi tersebut masih belum terverifikasi kebenarannya.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi,” kilahnya.
“Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” lanjutnya.
