BerandaNewsPolhukamMardani Mengaku DPR Tertampar Usai Dikritik Mahfud MD

Mardani Mengaku DPR Tertampar Usai Dikritik Mahfud MD

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi sikap kritis yang dilakukan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yakni terkait dengan kondisi Komisioner KPU saat ini.

“Tetapi saya setuju, hidup mewah itu adalah penyakit. Dan kita menengarai itu terjadi, dan ini menjadi satu masukan yang sangat besar bagi kami di Komisi II untuk meneliti ulang seperti apa konstruksi anggarannya,” kata Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Selasa (9/7).

Sejumlah kritikan ini disampaikan oleh Mahfud, karena disinyalir komisioner KPU saat ini menggunakan anggaran yang terlalu fantastis. Mulai dari penggunaan mobil dinas mewah, hingga sewa jet pribadi untuk kepentingan kerja dan di luar kepentingan pekerjaan.

Dalam konteks ini, Mardani mengatakan bahwa ini menjadi salah satu celah kontrol yang belum dilakukan oleh DPR RI. Sebab, Komisi II hanya melihat anggaran secara utuh terhadap kebutuhan KPU, bukan tabel rincian anggarannya seperti apa.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Itu terjadi karena sampai sekarang DPR cuma bisa membahas anggaran memang di tahapan satu, tidak sampai ke tingkatan tiga. Tentu ini menjadi catatan, kita akan memanggil juga Sekjen KPU dan lain-lain agar betul-betul memperhatikan masalah ini,” tegasnya.

Persoalan penggunaan jet pribadi yang sempat dilakukan oleh komisioner KPU, Mardani mengatakan bahwa pihaknya pernah meminta penjelasan dari KPU saat melakukan rapat dengar pendapat. Namun jawabannya sudah disampaikan oleh Ketua KPU saat itu, yakni Hasyim Asy’ari.

“Kalau kemarin di Komisi II dianggarkan 2 mobil mewah dan menggunakan jet pribadi. Dan buat kami mereka menjawab ya tentang jet pribadi, karena ada beberapa titik yang harus dikejar, kata mereka. Jadi mereka tidak bisa menggunakan pesawat umum. Karena itu ini menjadi catatan besar buat kita harus betul-betul dijaga kepantasan,” terang Mardani.

Kemudian, salah satu saran Mahfud MD adalah mengganti semua komisioner KPU yang saat ini berdinas, termasuk di antaranya adalah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochamad Afifuddin, Idham Holik, Parsadaan Harahap dan Yulianto Sudrajat.

Terkait dengan hal itu, Mardani memiliki pandangan sedikit berbeda. Ia mengatakan tidak bisa serta merta DPR mengajukan pergantian seluruh komisioner saat ini, apalagi pasca Hasyim Asy’ari yang dipecat melalui mekanisme sidang di DKPP karena diputus melakukan pelanggaran berat yakni kasus asusila terhadap sebelumnya adalah Ketua Umum Partai Republik Satu Mischa Hasnaeni Moein, dan yang terakhir adalah anggota PPLN Amsterdam Cindra Aditi Tejakinkin.

“Kalau diganti memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat dan ketentuan berlaku. Tentu ini buat saya tamparan agar Komisi II betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih Komisioner KPU,” tuturnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Tiga Orang Teroris Papua Tewas Ditembak TNI, Warga Lakukan Perlawanan

Petugas gabungan TNI Polri dikabarkan telah berhasil menembak mati tiga orang warga yang diduga anggota teroris Papua atau biasa disebut OPM (Organisasi Papua Merdeka).

Prabowo-Gibran Masih Bongkar Pasang Rencana Kabinetnya

Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029 Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pihaknya belum menemukan komposisi pasti sosok yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Pegi Setiawan Tegaskan Gak Kenal Aep Saksi Kasus Vina Cirebon

Pegi Setiawan secara terang-terangan menegaskan bahwa dirinya memang tidak mengenali Aep selaku saksi mata kasus Vina Cirebon. Bahkan, Pegi juga merasa bingung mengapa Aep mengenali dirinya.

Walkot Semarang Mbak Ita Dicegah ke Luar Negeri, Jadi Tersangka KPK?

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Setidaknya ada tiga...

Ingat! Caleg Terpilih Belum Lapor Harta Kekayaan Tak Akan Dilantik

Calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan dilantik, apabila belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang Resmi Bebas Hari Ini

Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang telah resmi keluar dari penjara, dan kembali menghirup udara bebas pada hari ini, Rabu (17/7).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu
Munas 10 Forum Zakat

HOLOPIS FEEDS