BOGOR, Holopis.com – Praktik kemitraan sawit kembali menjadi sorotan setelah terungkap adanya dugaan sejumlah pabrik lebih memilih pola pembelian tertentu dibanding menjalin kemitraan resmi dengan petani.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Gulat Medali Emas Manurung, MP., CIMA., mengungkap masih banyak petani sawit yang kesulitan menjalin kemitraan dengan perusahaan meski telah berupaya memenuhi berbagai persyaratan.
Dalam Media Gathering bertema “B50 Strategi Indonesia Menjadi Kekuatan Energi Sawit Dunia” yang digelar Agrina di Bogor, Rabu (10/6/2026), Gulat menilai selama ini petani sawadaya kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika program kemitraan tidak berjalan optimal.
Padahal, menurutnya, persoalan tidak sepenuhnya berada di pihak petani. Ia mengungkap terdapat perusahaan yang dinilai lebih memilih membeli tandan buah segar (TBS) dari petani nonmitra dibanding membangun pola kemitraan resmi.
“Kenapa hanya kami petani sawit yang selalu disuruh bermitra ke korporasi? Faktanya banyak petani sudah berupaya mengajukan kemitraan, tetapi tidak diterima,” ujar Gulat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat posisi petani menjadi lemah karena tidak memiliki kepastian akses pasar maupun kepastian harga. Akibatnya, petani sering kali harus menjual hasil panennya mengikuti harga yang ditentukan pembeli.
Gulat menduga sebagian perusahaan lebih memilih membeli buah dari petani nonmitra karena memberikan ruang yang lebih fleksibel dalam transaksi pembelian TBS.
“Mereka lebih suka membeli dari petani yang tidak bermitra. Akibatnya harga bisa ditentukan lebih bebas dan petani berada dalam posisi yang kurang menguntungkan,” katanya.
Ia menegaskan persoalan ini tidak bisa terus-menerus dibebankan kepada petani sawadaya. Sebab, banyak petani yang justru telah berupaya menjalin kemitraan namun tidak mendapatkan respons positif dari perusahaan.
Bahkan, Gulat mengaku mengalami sendiri sulitnya membangun kemitraan di sebagian kebun yang dimilikinya.
“Saya memiliki beberapa kebun dan tidak semuanya berhasil bermitra. Jadi persoalan ini memang nyata terjadi di lapangan,” ujarnya.
Menurut Gulat, apabila seluruh PKS menjalankan kemitraan secara konsisten dengan masyarakat sekitar, maka persoalan pemasaran hasil panen petani dapat lebih mudah diatasi sekaligus memperkuat stabilitas harga TBS.
Ia juga menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap petani sawit. Menurutnya, berbagai regulasi yang lahir harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong kemitraan yang adil antara petani dan perusahaan.
Selain membahas kemitraan, Gulat menekankan pentingnya program biodiesel B50 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat industri sawit nasional. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan serapan produksi sawit domestik sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lagi menjadikan petani sebagai pihak yang selalu disalahkan dalam berbagai persoalan perkebunan sawit.
“Jangan terus-menerus menyalahkan petani. Yang dibutuhkan sekarang adalah perbaikan tata kelola dan kemitraan yang benar-benar memberikan manfaat bagi petani maupun industri sawit nasional,” pungkasnya.
