HOLOPIS.COM, JAKARTA – Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merasakan padatnya ritme kerja di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia pun secara jujur mengakui bahwa jabatan barunya ini jauh lebih melelahkan dibandingkan posisinya terdahulu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
“Sebulan jadi Menkeu enggak terasa, soalnya jalan terus, enggak berhenti-berhenti, capek juga ya,” ujar Purbaya di kawasan Equity Tower, Jakarta, Rabu (8/10) malam, dikutip Holopis.com.
Purbaya kemudian membandingkan suasana kerjanya kini dengan masa-masa di LPS yang menurutnya lebih tenang dan santai.
“Kalau dibandingkan di LPS, enakan di LPS lah, lebih santai,” katanya seraya tersenyum.
Sebagai informasi, Purbaya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu, menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025 di Istana Negara, Jakarta.
Sebelum menduduki jabatan bendahara negara, Purbaya yang berlatar belakang sebagai seorang ekonom dan insinyur itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.
Selama sebulan menjabat, Purbaya telah mengeluarkan kebijakan fiskal. Salah satu yang paling disorot yakni kebijakan pemindahan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ke bank-bank milik negara (Himbara) agar likuiditas bisa disalurkan ke sektor riil.

Skema pembagian dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia (BI) tersebut yakni Rp 55 triliun ke Bank Mandiri, Rp 55 triliun ke BRI, Rp 55 triliun ke BNI, Rp 25 triliun ke BTN, dan Rp 10 triliun ke Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selain kebijakan itu, Purbaya juga telah merubah landscape pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut, APBN harus ‘dihabiskan’ dalam arti dipakai efektivitasnya agar ekonomi bergerak.
Purbaya juga menyoroti pentingnya peran swasta. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tak bisa hanya mengandalkan kebijakan publik, melainkan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting. 
