HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pendapatan negara hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp2.055,6 triliun. Angka tersebut sudah mencapai 65,2 persen dari target APBN 2026 dan tumbuh 25,4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Di sisi lain, belanja negara sudah mencapai Rp2.295,7 triliun. Alhasil, APBN hingga Agustus masih mencatat defisit Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut kinerja APBN hingga akhir Agustus masih berada dalam jalur yang sesuai dengan rencana pemerintah.
“Hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif, defisit dalam batasan yang terkendali. Ini artinya, memang perjalanan APBN relatif ‘on-track’,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Kenaikan pendapatan negara terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan perpajakan tercatat Rp1.619,3 triliun, sedangkan PNBP mencapai Rp435,1 triliun. PNBP menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan paling tinggi, yakni 41,7 persen secara tahunan.
Pajak tembus Rp1.409 triliun
Dari penerimaan perpajakan, penerimaan pajak mencapai Rp1.409 triliun atau tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp210,2 triliun, tumbuh 7,8 persen secara tahunan.
Kinerja penerimaan pajak juga didorong sejumlah jenis pajak. Dalam data yang disampaikan pemerintah, PPh nonmigas tumbuh 16,6 persen, sedangkan PPN dan PPnBM mencatat pertumbuhan 38,9 persen.
Belanja negara juga ikut naik
Dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp2.295,7 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut tumbuh 17,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat sendiri mencapai Rp1.791,5 triliun.
Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun, sementara belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.
Pemerintah menyatakan belanja tersebut tetap diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus menopang daya beli masyarakat.
Subsidi dan kompensasi ikut membesar
Salah satu pos yang ikut mengalami peningkatan adalah pembayaran subsidi dan kompensasi kepada PLN serta Pertamina.
Hingga Agustus 2026, nilainya mencapai Rp331,4 triliun, naik dibandingkan Rp218 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, keseimbangan primer APBN hingga 31 Agustus tercatat surplus Rp154 triliun.
Defisit ditargetkan 2,85 persen
Meski sampai Agustus APBN mencatat defisit Rp240,1 triliun, pemerintah masih memproyeksikan defisit hingga akhir 2026 berada di sekitar target yang ditetapkan dalam APBN.
