HOLOPIS.COM, JAKARTA – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menilai penegasan Presiden Prabowo Subianto mengenai Pasal 33 UUD 1945 menjadi sinyal kuat untuk mengembalikan arah ekonomi Indonesia agar lebih berpihak kepada rakyat.
Ketua Umum LMND, Isnain Mukadar, mengatakan pidato Presiden Prabowo terkait Pasal 33 UUD 1945 merupakan momentum penting untuk memperkuat ekonomi nasional yang berdikari dan berdaulat.
“Pidato Presiden yang menegaskan kembali Pasal 33 UUD 1945 menjadi langkah penting untuk memperkuat arah ekonomi nasional agar lebih berpihak kepada rakyat,” ujar Isnain dalam keterangannya pada Minggu (24/5/2026).
Dalam pidatonya di DPR RI beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah “cetak biru ekonomi bangsa Indonesia” yang harus dijalankan secara konsisten. Prabowo juga menekankan bahwa sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
LMND menyebut arah kebijakan tersebut sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan dan penguatan kedaulatan nasional. Namun, organisasi mahasiswa itu mengingatkan bahwa implementasi di lapangan harus benar-benar nyata dan tidak berhenti sebatas pidato.
Isnain, yang akrab disapa Wale, menilai Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan besar seperti ketimpangan penguasaan lahan, kebocoran kekayaan nasional, hingga lemahnya kontrol negara terhadap sektor strategis.
Menurut LMND, praktik ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir pemilik modal menjadi salah satu penyebab meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.
“Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi dasar dalam membangun ekonomi nasional yang adil dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh rakyat,” katanya.
LMND juga mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam, hilirisasi industri, pengawasan ekspor komoditas strategis, hingga pemberantasan mafia tambang dan mafia tanah.
Meski begitu, LMND meminta pemerintah memberi perhatian lebih besar kepada petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, serta masyarakat miskin perkotaan dalam setiap kebijakan ekonomi nasional.
Selain itu, organisasi tersebut mendorong pelaksanaan reforma agraria, penghentian kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat, serta penguatan industrialisasi nasional yang berdikari.
“LMND mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan nasional dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutup Wale.
