JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Komite Generasi Muda Timur Indonesia (DPP KOGAMTI) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan aktivasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah-wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Ketua Umum DPP Kogamti, Afandi Somar, menilai langkah penataan ulang (refocusing) tata kelola program ini merupakan keputusan yang tepat sasaran demi menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan gizi bagi anak-anak bangsa yang paling membutuhkan.
“Wilayah seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, hingga Nusa Tenggara Timur adalah daerah-daerah yang sangat membutuhkan sentuhan program prioritas seperti MBG ini. Keputusan pemerintah untuk menyasar wilayah 3T terlebih dahulu adalah wujud kehadiran negara yang nyata bagi anak-anak di daerah perbatasan dan tertinggal,” ujar Afandi Somar di Jakarta, Jumat (28/8.2026).
Menurut Afandi, pembenahan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tengah dilakukan pemerintah, sebagaimana ditekankan oleh jajaran pejabat terkait untuk diselesaikan pada September ini, merupakan fondasi penting agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kogamti memandang bahwa pemerataan gizi tidak boleh hanya terkonsentrasi di perkotaan saja, melainkan harus menyentuh bilik-bilik kelas di pelosok daerah terluar Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya siap mengawal serta mendukung penuh realisasi aktivasi program MBG di kawasan timur nusantara agar berjalan sukses tanpa hambatan berarti.
“Kami di Kogamti siap mengawal kebijakan ini. Jangan biarkan anak-anak kita di daerah tertinggal tertinggal dalam aspek pemenuhan gizi dan kesehatan. Langkah tegas pemerintah memprioritaskan kawasan 3T pada September ini harus kita dukung bersama demi masa depan generasi penerus bangsa yang lebih sehat dan berdaulat,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Sudaryono telah menyampaikan jika pemerintah saat ini tengah membenahi tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari sekitar 27.000 titik program yang sudah berjalan. Langkah penataan ini dilakukan agar implementasi di lapangan benar-benar sesuai dengan tata kelola yang baik.
“Izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 27.000 ini. Kami harus pastikan berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain,” ujar Sudaryono, Kamis 27 Agustus 2026.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut menegaskan, bahwa setelah proses pemetaan dan perbaikan tata kelola tersebut selesai, pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah yang paling membutuhkan, khususnya wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Berdasarkan rencana, program MBG akan diprioritaskan untuk diaktivasi pada September mendatang di sejumlah wilayah seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta daerah-daerah lain yang masuk kategori 3T.
“Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan. Daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu, mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas,” jelasnya.
