JABAR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Karawang ke-392 di Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Minggu (14/9). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah pesan penting terkait arah pembangunan Karawang yang dinilai semakin pesat di bawah kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh.
Dalam pidatonya, Dedi menegaskan bahwa Karawang kini menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Jawa Barat, terutama di kawasan utara. Sebagai daerah industri besar, Karawang disebut membutuhkan infrastruktur yang lebih baik dan tertata.
“Karawang sebagai pusat industri harus tertata. Jangan sampai ada lagi jalan berlubang. Besok kami mulai perbaikan, terutama di sekitar Gerbang Tol Karawang Timur,” ujarnya di hadapan peserta sidang paripurna, seperti dikutip Holopis.com.
Selain infrastruktur, penataan kawasan juga menjadi perhatian serius. Dedi meminta agar pemerintah daerah memperhatikan kebersihan dan kerapihan ruang publik, mulai dari rumput liar di pinggir jalan hingga area persawahan. Ia juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Karawang Barat yang perlu ditata lebih rapi tanpa menghilangkan ruang usaha masyarakat kecil.
Gubernur Jawa Barat itu juga mengapresiasi langkah Bupati Aep dalam meningkatkan alokasi anggaran program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
Di bidang pendidikan, Dedi menekankan pentingnya menghadirkan sekolah berkualitas dengan sistem asrama. Ia menyebutkan rencana pembangunan sekolah manajer, sekolah taruna bakti, hingga sekolah rakyat yang berbasis mess. Dengan pola pendidikan tersebut, ia berharap generasi muda Karawang terlindungi dari pengaruh negatif pergaulan sekaligus mampu melahirkan kelas menengah baru yang berdaya saing tinggi.
“Permasalahan industri di Karawang tak akan selesai jika sumber daya manusianya bukan dari masyarakat Karawang sendiri,” tegasnya.
Lebih jauh, Dedi juga menyinggung soal jaminan sosial. Pemprov Jabar berencana menyiapkan skema asuransi ketenagakerjaan bagi masyarakat di luar kalangan PNS, TNI/Polri, dan pekerja pabrik. Skema ini, kata Dedi, akan melibatkan negara dalam menanggung sebagian biaya, sehingga lebih banyak masyarakat yang terlindungi.
Di akhir sambutannya, ia berpesan agar lurah dan camat membuka ruang pengaduan masyarakat secara luas. Hal itu dinilai penting agar aspirasi warga bisa tersampaikan lebih cepat kepada pemerintah.
“Kalau pengaduan tersalurkan dengan baik, suasana gemah ripah loh jinawi bisa benar-benar terwujud di Karawang,” tutupnya.
