“Kecenderungannya populis saja, yang cepat jadi orang langsung wah hebat-hebat, kan sebenarnya itu yang dituju,” katanya.
Risiko kedua, lanjut Bivitri, adalah munculnya persoalan baru akibat kebijakan yang tidak dirancang berdasarkan analisis yang memadai. Dia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya tidak menyelesaikan persoalan stunting secara otomatis, tetapi justru menghadirkan persoalan lain seperti dugaan korupsi dan kasus anak mengalami keracunan makanan.
“Misalnya kita kasih contoh konkret, MBG, dia enggak menyelesaikan masalah stunting, dia malah membuat masalah baru, misalnya korupsi, anak-anak keracunan sesudah hampir 50.000 orang,” ujarnya.
Pernyataan mengenai jumlah korban tersebut merupakan angka yang disebut Bivitri dalam konteks kritiknya terhadap pelaksanaan program MBG.
Sulit Evaluasi Tanpa Baseline
Bivitri juga menyoroti persoalan evaluasi. Menurut dia, kebijakan publik membutuhkan ukuran yang jelas untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil mencapai tujuan atau justru menghasilkan dampak yang tidak diinginkan.
Ia mengatakan proses penyusunan kebijakan idealnya menggunakan data awal atau baseline, termasuk melalui pilot project sebelum diterapkan secara luas.
“Dan yang ketiga adalah dia enggak bisa juga dievaluasi, karena kita juga enggak punya ukuran untuk menilai kebijakannya, enggak ada data,” ujarnya.
Menurut Bivitri, tanpa ukuran awal dan indikator yang jelas, pemerintah akan kesulitan menentukan apakah suatu kebijakan perlu diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan.
“Karena kita enggak pernah punya ukuran, enggak ada baseline-nya untuk mengukur kesuksesan sebuah kebijakan,” kata dia.
Bivitri menilai kondisi tersebut berbahaya apabila keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan sebuah program akhirnya hanya bergantung pada instruksi politik, bukan evaluasi berbasis data.
“Kalau Pak Prabowo bilang lanjut terus, lanjut, gitu, itu yang sangat-sangat berbahaya,” tandasnya.
