Kapolri Ungkap Modus Operandi Penyadapan Ilegal, Ada Jalur Atensi Tanpa Surat Penyidik

Kapolri Suyudi Ario Seto mengungkap modus operandi dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret empat orang tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal LSP (Listyo Sigit Prabowo).

Praktik tersebut diduga dilakukan melalui jalur internal atau jalur atensi yang tidak dilengkapi dokumen permohonan penyadapan dari penyidik.

Paparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim Polri, dugaan penyimpangan dalam perkara tersebut berlangsung melalui lima tahapan, yakni perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan kepada end user, hingga penghapusan data.

“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU (Slamet Uliandi), kemudian diteruskan kepada EH (Eko Hadi Santoso) dan AS (Ahrie Sonta Sinaga). Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” ungkap Suyudi.

Setelah menerima perintah, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Selanjutnya, penyadapan dilakukan menggunakan sistem Penlink atau PLX. Petugas diduga mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.

Hasil penyadapan tersebut kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon SU hingga diteruskan kepada Jenderal LSP sebagai penerima akhir atau end user.

Suyudi juga mengungkap adanya dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan atas perintah AS terhadap data yang tersimpan dalam sistem LIMS dan Penlink atau PLX.

Dalam pelaksanaannya, Suyudi menjelaskan terdapat dua jalur provisioning. Pertama, jalur resmi yang berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.

Jalur resmi tersebut mensyaratkan adanya surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analisis, serta persyaratan lainnya sebelum mendapatkan persetujuan dan dilaksanakan oleh tim TSU.

Sementara jalur kedua merupakan jalur internal atau jalur atensi yang diduga berlangsung tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

“Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP, dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, dan pelaksanaan provisioning oleh tim TSU,” jelasnya.