Jimmy Siahaan Curiga Kasus Penyadapan Ilegal Libatkan Banyak Pihak, Singgung Dugaan Makar

Aktivis ’77 Jimmy Siahaan menduga kasus penyadapan ilegal yang tengah diusut Bareskrim Polri tidak berdiri sebagai tindakan satu pihak semata.

Ia menilai, apabila dugaan makar sebagaimana disinggung Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra benar-benar terbukti, penyelidikannya harus menelusuri kemungkinan keterlibatan berbagai pihak lintas sektor.

Jimmy mengatakan, dugaan tindakan makar tidak mungkin hanya melibatkan institusi kepolisian, tetapi berpotensi berkaitan dengan unsur militer, birokrasi, hingga kelompok oligarki.

“Terakhir, Menko Kumham Yusril mengatakan bahwa ini makar sudah ada bukti dan buktinya sudah diketemukan. Nah ini cukup sulit, karena tentu makar ini tidak hanya kepolisian. Ada keterlibatan yang lain, ada tentara, ada birokrasi, ada oligarki. Ini bukan kerja polisi an sich,” kata Jimmy dalam diskusi PWJ Forum bertema Padamu Pahlawan Kami Mengadu di Kumpul Cafe, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak di lingkungan kepolisian. Menurutnya, kemungkinan keterlibatan aktor lain harus ditelusuri secara menyeluruh agar persoalan tersebut tidak berhenti pada satu institusi.

“Baik birokrasi, angkatan, oligarki, itu kita harus amati secara cermat,” tegas sahabat Rocky Gerung tersebut.

Minta Presiden Tidak Kehilangan Momentum

Jimmy juga mengingatkan bahwa stigma makar sebelumnya pernah dilekatkan terhadap aksi anak-anak muda pada Agustus 2025. Ia kemudian membandingkan penanganan aksi tersebut dengan perkembangan kasus penyadapan ilegal yang kini menjadi sorotan.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto harus mengambil perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan memastikan proses pengusutannya berjalan hingga tuntas.

“Dulu kepolisian yang menghukum aksi anak-anak muda, yang katanya makar itu. Sekarang ini siapa yang hukum? Presiden lah. Presiden tidak bisa diam di sini. Jangan sampai momentumnya hilang,” ujarnya.

Lebih jauh, Jimmy memperingatkan kemungkinan munculnya tindakan balasan apabila pengusutan kasus tersebut tidak dilakukan secara serius dan kehilangan momentum.

Ia khawatir, ketidakjelasan penanganan perkara justru membuka peluang bagi pihak-pihak yang diduga berada di balik peristiwa tersebut untuk melakukan pembalasan.

“Kalau momentum hilang, tentu ada revenge ada pembalasan. Bisa macam-macam lah (pembalasannya: red). Tergantung siapa yang sanggup bayar aja. Karena sistem politik dan hukum kita saat ini begitu, siapa yang berani bayar,” ujarnya.

Diskusi PWJ Forum tersebut turut dihadiri sejumlah aktivis ’77/’78, di antaranya Dipo Alam, Soekotjo Soeparto, Musfihin Dahlan, dan Edi Mulyadi.