Kapolri Suyudi Ario Seto membeberkan pembagian peran empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), SU (Slamet Uliandi), EH (Eko Hadi Santoso), dan AS (Ahrie Sonta Nasution). Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian praktik penyadapan yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Pemaparan mengenai peran para tersangka disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, tersangka pertama berinisial LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan secara lisan maupun melalui WhatsApp.
Perintah tersebut diduga disampaikan kepada Kepala Bagian Monitoring Badan Reserse Kriminal (Kabagmon Bareskrim) Polri yang saat itu dijabat oleh Ahrie Sonta. Listyo juga disebut menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” kata Suyudi.
Sementara itu, tersangka SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai dewan penasihat monitoring center Polri.
SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Jenderal LSP.
Tersangka berikutnya berinisial EH yang pernah menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025.
EH diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP. Persetujuan terhadap aktivitas tersebut kemudian diberikan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik.
Adapun tersangka AS yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari LSP dan meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.
AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP, memerintahkan TK melakukan surveilans, serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa voice dan log sekaligus pembubaran grup WhatsApp.
Bareskrim Polri telah melakukan penahanan terhadap para tersangka. LSP ditahan hingga 23 November 2026, EH hingga 22 November 2026, sedangkan AS hingga 21 November 2026.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!