Musfihin Dahlan Sebut 50 Anggota DPR Mulai Inisiasi Pemakzulan Gibran

Aktivis ’77/78 Musfihin Dahlan mengungkapkan adanya upaya politik di parlemen untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, gerakan tersebut mulai diinisiasi oleh puluhan anggota DPR dari berbagai fraksi.

Musfihin menyebut, sedikitnya 50 anggota parlemen dikabarkan mulai menggalang dukungan untuk mendorong proses pemberhentian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dari jabatan Wakil Presiden.

“Proses pemakzulan Gibran terlihat sedang diinisiasi oleh 50 anggota parlemen dari berbagai fraksi, yang diperkirakan akan disepakati dalam sidang paripurna,” ujar Musfihin dalam diskusi PWJ Forum bertajuk Padamu Pahlawan Kami Mengadu di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, apabila inisiatif tersebut memperoleh dukungan dan disepakati DPR, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme konstitusional dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Musfihin, keputusan politik DPR melalui Hak Menyatakan Pendapat nantinya menjadi bagian dari tahapan yang dapat berujung pada pemberhentian Wakil Presiden apabila memenuhi ketentuan konstitusi.

“Pernyataan pendapat dari DPR nantinya akan dibawa ke MPR, dan jika diterima oleh MPR, maka jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden akan berakhir,” tegasnya di hadapan peserta diskusi.

PDI-P Berpeluang Masuk Bursa Pengganti Gibran

Musfihin juga menyoroti kemungkinan terjadinya perubahan konfigurasi politik pemerintahan apabila Gibran benar-benar diberhentikan dari jabatannya.

Ia menilai, kekosongan kursi Wakil Presiden berpotensi menjadi momentum bagi partai-partai politik untuk mengajukan figur yang dinilai mampu memperkuat stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pandangannya, PDI Perjuangan berpeluang mendapatkan posisi strategis tersebut sebagai bagian dari upaya merangkul berbagai kekuatan politik.

Ia turut menyinggung mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Menurutnya, Presiden memiliki peran mengusulkan kandidat pengganti untuk dipilih melalui MPR sesuai ketentuan konstitusi.

“Ada kemungkinan calon pengganti berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), mengingat keinginan presiden untuk merangkul semua pihak agar pemerintahan Prabowo menjadi sangat solid,” pungkas Musfihin.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa mekanisme yang tepat diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, bukan Pasal 8A. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna. Sementara itu, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus melalui tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.