Demokrat Minta Polemik Gibran Tak Ganggu Agenda Pemerintahan Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, meminta polemik yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera diselesaikan agar tidak mengganggu agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menilai, persoalan ijazah hingga dugaan penyadapan ilegal berpotensi memengaruhi stabilitas politik dan keamanan di tengah upaya pemerintah menjalankan pembangunan nasional.

Herman mengatakan, Prabowo saat ini tengah memprioritaskan sejumlah agenda strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan nasional. Agenda tersebut meliputi swasembada pangan, energi, dan air, serta penguatan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan nasional.

“Cara pandang kami adalah Pak Prabowo ini sebagai presiden kan sedang membangun bangsa ini. Ingin swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, menuju kepada kedaulatan di berbagai sisi,” kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, berbagai program pemerintah yang berorientasi kepada rakyat membutuhkan dukungan anggaran dan kondisi fiskal yang kuat. Karena itu, proses pembangunan harus tetap berjalan tanpa terganggu oleh instabilitas di berbagai sektor, termasuk politik.

“APBN-nya harus kuat, fiskalnya harus kuat. Dan proses pembangunan jangan terganggu dengan instabilitas dalam bidang apa pun, termasuk instabilitas dalam bidang politik,” ujarnya.

Herman juga mengingatkan bahwa pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah di sektor ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar rupiah dan harga saham.

Dalam situasi tersebut, ia menilai perhatian pemerintah seharusnya tetap diarahkan pada upaya memperbaiki kondisi negara, bukan terseret dalam polemik yang terus berulang.

“Kita juga masih diguncang oleh fluktuasi nilai, naik turunnya nilai tukar rupiah, fluktuasi harga saham,” tutur Herman.

Ia kemudian secara khusus menyinggung polemik ijazah Gibran yang masih menjadi perbincangan publik. Menurut Herman, persoalan tersebut sedikit banyak dapat mengganggu proses pembangunan apabila terus menjadi perdebatan tanpa penyelesaian yang jelas.

“Artinya banyak pekerjaan rumah yang Pak Prabowo sedang fokus untuk memperbaiki negara ini. Oleh karenanya jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya,” kata Herman.

“Ya persoalan ijazah, persoalan apa tentu ini hal yang sedikit banyaknya ya mengganggu terhadap proses pembangunan,” sambungnya.

Selain polemik ijazah, Herman turut menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang menurutnya dapat memengaruhi situasi keamanan dan politik. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi menambah ketegangan di tengah dinamika politik nasional.

“Ini kan ada penyadapan dan lain sebagainya yang ilegal apa namanya penyadapan secara ilegal, ya saya kira ini kan mengganggu juga situasi keamanan dan politik,” ungkapnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Herman meminta adanya solusi yang cepat dan tepat melalui pembahasan bersama. Ia menekankan bahwa penyelesaian harus tetap berpegang pada aturan konstitusi dan dilakukan secara terbuka.