Gamal PKS Nyatakan Sikap Dukung Pemakzulan Gibran, Gunakan Hak Konstitusional DPR

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dr. Gamal Albinsaid, menyatakan menggunakan hak konstitusionalnya untuk mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan tersebut disampaikan Gamal dengan menyebut identitasnya sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur V atau Malang Raya, dengan nomor anggota A-474.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama keadilan, saya dokter Gamal anggota DPR RI fraksi PKS dapil Jatim V Malang Raya nomor anggota A 474 menggunakan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden,” demikian pernyataan Gamal, Rabu (11/11/2026).

Legislator di Komisi IX DPR RI tersebut pun menegaskan bahwa ke depan semua keputusan negara dan segala bentuk ketetapan konstitusi dapat dijalankan dengan sebaik mungkin.

“Untuk memastikan setiap keputusan lembaga negara, setiap aturan konstitusi, dan setiap aspirasi masyarakat dihormati di tanah air Indonesia,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menambah dinamika politik di DPR RI menyusul menguatnya dorongan sejumlah anggota parlemen untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden.

https://www.instagram.com/p/Dfl317yhWGf/?hl=id

Dorongan tersebut kini tidak hanya disuarakan oleh satu fraksi. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan HMP terkait Gibran.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Para pengusul berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.

Saan menyebut usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Berdasarkan agenda DPR, pengumuman usulan penggunaan hak anggota itu dijadwalkan masuk dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Dinamika Hak Menyatakan Pendapat di DPR

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Pengaturan lebih lanjut mengenai hak tersebut tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, Hak Menyatakan Pendapat DPR dapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Namun, penggunaan hak tersebut tidak serta-merta membuat seorang Wakil Presiden langsung diberhentikan. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui.

Apabila usulan HMP diproses dan DPR menyetujui pendapat bahwa Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945, DPR harus mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.