Bambang Pacul Sebut MPR Kamar Terakhir dalam Proses HMP Gibran, Belum Ada Surat dari DPR

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Wakil Ketua MPR RI, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyebut MPR menjadi tahapan terakhir dalam proses politik terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bambang memastikan belum ada surat dari DPR yang diterima MPR terkait proses tersebut. Ia menjelaskan, proses HMP masih berada di ranah DPR sehingga belum sampai pada kewenangan MPR. Ia meminta publik memahami tahapan kelembagaan yang harus dilalui sebelum persoalan tersebut masuk ke MPR.

“MPR itu sudah dibilang itu di paling ujung, Pak,” kata Bambang dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Saat kembali ditanya apakah pimpinan DPR telah mengirimkan surat kepada MPR, Bambang menegaskan belum ada dokumen yang diterima. Menurutnya, MPR baru akan masuk dalam proses setelah seluruh tahapan sebelumnya diselesaikan.

“Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung. Oke?” ujarnya.

Bambang juga menegaskan bahwa dirinya belum akan memberikan tanggapan lebih jauh mengenai dinamika HMP maupun rencana Gibran menempuh gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia menilai, komentar mengenai persoalan tersebut tanpa landasan proses yang jelas hanya akan menjadi pendapat subjektif dan spekulatif.

“Aduh, itu namanya nanti aku membuat pendapat subjektif yang sifatnya pasti spekulatif. Sesuai dengan persepsi saya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagai pimpinan MPR, dirinya harus menyampaikan pandangan berdasarkan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan persepsi pribadi.

“Pimpinan MPR dilarang kayak begitu. Dia harus bicara atas dasar konstitusi tata ruang undang-undang,” tegas Bambang.

Di sisi lain, Bambang menyebut komunikasi antara DPR dan MPR tetap berlangsung dalam urusan kelembagaan. Ia mencontohkan rapat pimpinan yang membahas pengunduran diri Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Pengganti Hidayat dijadwalkan disahkan pada Senin, 16 November 2026.

“Komunikasi itu selalu ada. Kemarin kita habis rapat pimpinan, Pak Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri. Kan itu kan juga rapat DPR kita, kan begitu loh. Nanti disahkan tanggal Senin tanggal 16 November penggantinya,” jelas Bambang.

Namun, terkait proses HMP terhadap Gibran, Bambang menegaskan MPR belum menerima surat dari DPR. Ia menyebut lembaganya baru akan terlibat setelah seluruh tahapan di DPR selesai dilalui.

“Ya belum ada lah. Itu MPR tuh kamar terakhir. Kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung. Oke?” pungkasnya.