Rivaldi Haryo Seno Kecam Penyempitan Demokrasi Buruh dengan Kriminalisasi

Partai Buruh memperingatkan adanya ancaman penyempitan ruang demokrasi bagi gerakan buruh menyusul laporan dugaan tindak pidana terhadap Muhammad Arira Fitra alias Bire, Sekretaris Jenderal Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), sekaligus Ketua Bidang Pemuda Partai Buruh.

Bire dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara berkaitan dengan peristiwa aksi mogok kerja pekerja PT Asia Palm Oleo Jaya di Cilincing, Jakarta Utara, pada 15 Agustus 2026.

Dalam surat undangan klarifikasi tertanggal 6 November 2026, Bire diminta memberikan keterangan atas dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 436, Pasal 448, Pasal 449, dan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wakil Presiden Partai Buruh, Rivaldi Haryo Seno, menilai perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut perlindungan kebebasan berpendapat, aktivitas pendampingan buruh, dan hak pekerja dalam memperjuangkan kepentingannya.

Menurut Rivaldi, Bire sebagai Sekretaris Jendral FBTPI tengah membersamai Mogok Kerja yang dilakukan Buruh PT. Asia Palm Oleo Jaya yang menuntut; pengangkatan status pekerja menjadi PKWTT, pemenuhan BPJS untuk seluruh buruh PT. Asia Palm Oleo Jaya, Hentikan Pemaksaan Lembur terhadap Buruh, pembatalan surat SP kepada buruh dan pemenuhan jaminan K3 di tempat kerja.

Dalam mogok kerja tersebut. Aktivitas yang dilakukan Bire adalah menyampaikan orasi dan tuntutan kepada perusahaan. Aksi mogok kerja tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak terkait yang artinya konstitusional

“Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai peristiwa pidana yang berdiri sendiri. Kita harus melihat konteks hubungan industrial yang melatarbelakanginya. Bire hadir sebagai pendamping buruh untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan pekerja. Karena itu, harus dibedakan secara tegas antara aktivitas advokasi dan penyampaian pendapat dengan tindakan pemaksaan atau ancaman kekerasan yang benar-benar memenuhi unsur pidana,” ujar Rivaldi dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

Mogok Kerja Merupakan Hak Dasar Pekerja

Rivaldi mengingatkan bahwa mogok kerja merupakan bagian dari hak dasar pekerja yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Pada saat peristiwa 15 Agustus 2026 berlangsung, Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 143 ayat (1) juga melarang siapa pun menghalang-halangi pelaksanaan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Sementara ayat (2) memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh dari penangkapan dan/atau penahanan ketika melakukan mogok kerja yang memenuhi ketentuan hukum.

“Negara telah mengakui mogok kerja sebagai hak dasar pekerja. Mogok kerja bukan kejahatan. Orasi dan penyampaian tuntutan juga tidak bisa secara otomatis dikategorikan sebagai pemaksaan ataupun ancaman kekerasan,” kata Rivaldi.

Ia menambahkan, perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat juga dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Menurut dia, prinsip tersebut harus menjadi pertimbangan dalam setiap proses penegakan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perjuangan buruh.

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Ruang Pemilu

Lebih jauh, Rivaldi mengatakan persoalan Bire harus dilihat sebagai bagian dari tantangan yang lebih besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum dan pergantian kekuasaan. Demokrasi juga harus menjamin kebebasan rakyat untuk mengorganisasi diri, menyampaikan kritik, dan memperjuangkan kepentingan secara kolektif.