120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Usulkan HMP Gibran, Dibawa ke Paripurna Besok

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah memenuhi persyaratan minimal dan akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan serta Badan Musyawarah (Bamus) DPR sebelum dibawa ke rapat paripurna terdekat.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, jumlah tersebut dihitung berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani para anggota pengusul. Angka itu jauh melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dari lebih satu fraksi.

“Memang kita berdasarkan yang menandatangani ya, jadi dokumen yang ditandatangani. Jadi, berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” kata Saan dalam rapat pimpinan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam penyampaian hasil rekapitulasi di rapat, Saan merinci jumlah pengusul yang tersebar di delapan fraksi. Rinciannya, PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

“Dari delapan fraksi yang ada. Satu dari fraksi PDIP, 14 orang. Fraksi Partai Golkar, 11 orang. Fraksi Gerindra, 11 orang. Fraksi NasDem, 19 orang. Fraksi PKB, 18 orang. Fraksi PKS, 28 orang. Fraksi PAN, 1 orang. Dan Fraksi Partai Demokrat, 18 orang. Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak, menyatakan pendapat,” ujar Saan.

Saan menegaskan, jumlah pengusul tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pimpinan DPR akan memproses dokumen tersebut melalui mekanisme kelembagaan sebelum menentukan kelanjutannya di paripurna.

“Dan ini sudah melebihi syarat minimal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi yang ada di DPR,” katanya.

Ia menjelaskan, usulan tersebut akan dibawa terlebih dahulu ke rapat pimpinan DPR dan Bamus atau rapat konsultasi pengganti Bamus. Setelah itu, usulan dijadwalkan diteruskan ke rapat paripurna terdekat.

“Rapat paripurna tentu rapat paripurna yang terdekat. Jadi di rapat paripurna ini akan kami teruskan. Dan berdasarkan jadwal, ya, Pak Cuncun, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” jelas Saan.

Saan juga menjelaskan bahwa usulan HMP tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C UU MD3, yakni hak menyatakan pendapat terhadap Wakil Presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD III yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.

Ia menegaskan, usulan tersebut akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.

“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.