HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil komando nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai mengancam kesehatan masyarakat, perekonomian, stabilitas politik, hingga hubungan diplomatik Indonesia.
Ketua Umum DPP FABEM, Zainuddin Arsyad, menegaskan karhutla tidak boleh dipandang semata-mata sebagai bencana lingkungan. Menurut dia, dampaknya meluas hingga mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menimbulkan persoalan lintas negara akibat kabut asap.
“Kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar bencana lingkungan, melainkan ancaman serius terhadap kesehatan rakyat, ekonomi nasional, stabilitas politik, dan hubungan diplomatik Indonesia,” tulis Zainuddin Arsyad dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Senin (19/10/2026).
Dalam pernyataan resminya, FABEM menyoroti sejumlah data yang dikaitkan dengan dampak karhutla sepanjang Agustus hingga Oktober 2026. Kementerian Perhubungan disebut mencatat 2.458 penerbangan domestik terdampak pada periode 11 Agustus hingga 17 Oktober 2026, dengan 1.324 penerbangan dibatalkan atau ditunda.
Selain itu, pihaknya juga menyebut bahwa terdapat 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dalam data yang dikaitkan dengan dampak polusi dan karhutla. Sementara itu, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) disebut melaporkan aktivasi peringatan Level 3 untuk kawasan ASEAN bagian selatan.
FABEM menilai kebakaran hutan juga menyebabkan kerusakan habitat satwa, degradasi ekosistem, dan gangguan terhadap kegiatan ekonomi. Kabut asap lintas batas turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga.
“Karhutla menghancurkan habitat satwa, merusak ekosistem, mengganggu aktivitas ekonomi, serta berpotensi memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Negara tidak boleh kalah oleh pembakaran hutan dan kelalaian penanganan,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, FABEM menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mendesak Presiden Prabowo segera mengambil komando nasional dan mengerahkan seluruh sumber daya untuk memadamkan kebakaran.
Kedua, meminta aparat mengusut tuntas dan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku pembakaran hutan, termasuk korporasi maupun pihak yang terbukti melindungi kejahatan tersebut.
FABEM juga menuntut perusahaan yang terbukti membakar hutan mengganti kerugian negara. Organisasi tersebut mengusulkan agar kompensasi dari ganti rugi itu disalurkan kepada masyarakat terdampak, dengan mekanisme yang diatur pemerintah daerah.
Ketiga, FABEM meminta evaluasi terhadap pejabat kementerian terkait dan pejabat daerah yang terbukti lalai atau tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran diminta diberhentikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, FABEM mendesak pemerintah membuka pengawasan publik secara independen dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, pemuda, media, dan organisasi lingkungan. Kelima, pemerintah diminta membuka peluang kerja sama bantuan internasional apabila diperlukan untuk mempercepat pemadaman serta pemulihan lingkungan.
Tuntutan keenam berkaitan dengan penanganan kesehatan masyarakat yang terdampak asap kebakaran. FABEM meminta pemerintah segera mengerahkan tenaga medis, menyediakan rumah sakit darurat di posko wilayah terdampak, serta memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan, obat-obatan, bantuan oksigen, dan infrastruktur kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat.
