HOLOPIS.COM, JAKARTA – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyiapkan pendekatan swakelola untuk mendorong pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Setelah diangkat menjadi Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil, ia ingin memperkuat keterlibatan masyarakat, meningkatkan efisiensi pembangunan, dan membuka peluang ekonomi bagi warga setempat.
Maruli berencana mengoptimalkan organisasi yang sudah ada dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan memanfaatkan personel TNI yang bertugas di berbagai daerah.
Usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10), Maruli mengatakan sistem swakelola menjadi salah satu pendekatan yang ingin terus dikembangkan dalam pembangunan kawasan perbatasan.
Menurutnya, pengalaman selama dua tahun terakhir saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjadi bekal untuk memperluas penerapan metode tersebut.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10).
Melalui sistem swakelola, pembangunan dilakukan dengan melibatkan personel TNI AD dan masyarakat setempat. Pendekatan ini sebelumnya diterapkan dalam pembangunan jembatan perintis melalui Program Jembatan Garuda.
Keterlibatan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah yang sulit dijangkau dan membutuhkan akses transportasi lebih baik.
Salah satu hal yang disoroti Maruli adalah efisiensi biaya pembangunan melalui sistem swakelola.
Ia menyebut metode tersebut memungkinkan biaya pembangunan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan rencana anggaran biaya (RAB) konvensional.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli.
Menurutnya, pendekatan tersebut akan terus dikembangkan untuk mendukung pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Meski demikian, besaran penghematan dapat bergantung pada jenis proyek, kondisi geografis, kebutuhan material, dan metode pelaksanaan di lapangan.
Badan Perbatasan Bakal Diperkuat
Maruli menilai keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan perlu dioptimalkan agar pembangunan di wilayah perbatasan lebih terarah.
Ia mengatakan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut tidak selalu harus bergantung pada anggaran badan. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dinilai dapat membantu memperluas dukungan bagi masyarakat.
