JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) selama hampir dua tahun sejak dibentuk pada Oktober 2024 telah diarahkan pada penguatan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas nasional.
Salah satu program yang disoroti Hari adalah pembinaan kemandirian warga binaan melalui sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, hingga budidaya ikan.
Menurut Hari, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Hari menyebut kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto melibatkan ribuan warga binaan dalam berbagai kegiatan produktif. Program tersebut disebut telah menghasilkan panen hingga ratusan ton serta memberikan manfaat ekonomi melalui distribusi premi bagi warga binaan.
“Apalagi kebijakan Menteri Agus Andrianto melibatkan ribuan warga binaan dalam pembinaan kemandirian di bidang pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, dan budidaya ikan dengan hasil panen ratusan ton serta distribusi premi bagi warga binaan,” kata Hari dalam siaran persnya yang diterima Holopis.com, Rabu (16/9/2026).
Hari mengatakan, program ketahanan pangan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan selama menjalani masa pidana.
Bagi warga binaan, kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi sarana menyalurkan minat dan bakat sekaligus memberikan keterampilan. Sementara bagi Pemasyarakatan, program tersebut menjadi alternatif pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan), maupun pembimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas).
Hari juga menyoroti kebijakan agar sebagian hasil produksi dari program ketahanan pangan dapat kembali dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan.
“Dukungan publik harus dilakukan terhadap instruksi dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, setidaknya lima persen dari total hasil produksi program ketahanan pangan harus mampu diserap kembali untuk menjadi bahan makanan bagi Warga Binaan,” ujarnya.
Selain untuk kebutuhan warga binaan, Hari menyebut sebagian hasil panen dari program tersebut juga dapat dirasakan masyarakat dan keluarga warga binaan.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa program ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan memiliki manfaat bagi berbagai pihak dalam ekosistem pemasyarakatan.
“Di sisi lain, masyarakat dan keluarga Warga Binaan juga memperoleh sebagian hasil panen program ketahanan pangan tersebut. Hal ini menggambarkan program ketahanan pangan sejatinya merupakan kebijakan holistik yang menuai kebermanfaatan dari seluruh stakeholders di ekosistem pemasyarakatan,” ujarnya.
Meski demikian, Hari menilai pelaksanaan program ketahanan pangan tidak dapat hanya mengandalkan Kemenimipas. Menurutnya, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai elemen bangsa agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.
