JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan komitmen partainya untuk mengawal arah baru kebijakan ekonomi yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, cita-cita membangun kedaulatan ekonomi nasional hanya bisa diwujudkan apabila Indonesia berani melakukan reformasi regulasi secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2026).
Dalam pidatonya, Cak Imin mengatakan PKB terinspirasi oleh kesungguhan Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi nasional yang berpijak pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
“Kami semua PKB terinspirasi dengan semangat dan kesungguhan Bapak Presiden untuk terus mengawal arah baru ekonomi di tengah berbagai tantangan yang tidak mudah, baik geoekonomi maupun geopolitik,” kata Cak Imin.
Ia mengungkapkan, para kiai dan ulama kerap mendengar Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama dalam membangun perekonomian nasional.
“Kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, sebelum tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, bangun tidur ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya,” ujarnya.
Menurut Cak Imin, selama lebih dari dua dekade Indonesia terlalu bergantung pada dinamika ekonomi global sehingga kurang mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri secara optimal.
Karena itu, PKB menyambut baik langkah Presiden Prabowo yang mulai mengarahkan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
“PKB mendukung satu pintu ekspor seluruh sumber daya alam yang kita yakini menjadi salah satu cara utama dimulainya menegakkan kedaulatan ekonomi di bumi Nusantara tercinta,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Cak Imin menilai pemerintah dan DPR perlu segera melakukan pembenahan regulasi agar agenda kedaulatan ekonomi tidak terhambat oleh aturan yang sudah tidak relevan.
“PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” ungkapnya.
Ia menegaskan arah baru ekonomi yang diusung Presiden Prabowo tidak boleh berhenti di tengah jalan. PKB, kata dia, akan terus berada di barisan pendukung pemerintah untuk memastikan cita-cita tersebut terwujud.
“PKB akan terus bersama Pak Prabowo menyukseskan arah baru ekonomi ini. Kita sudah lama merindukan kebijakan seperti ini dan sekarang mulai nyata di depan mata,” katanya.
