JAKARTA, HOLOPIS.COM – Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan tersebut tidak lazim dan berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah publik. Menurutnya, penghentian proses penyelidikan itu patut dicurigai sebagai bentuk intervensi terhadap penegakan hukum.
“Langkah yang diambil Kejagung adalah kebijakan yang tidak lazim. Ini patut dicurigai sebagai adanya intervensi agar penyelidikan dugaan korupsi MBG dihentikan,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Uchok mengaitkan kebijakan tersebut dengan perkembangan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri.
“Setelah Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor, pintu intervensi terhadap Kejaksaan menjadi terbuka untuk menekan agar penyelidikan MBG segera dihentikan,” ujarnya.
Ia juga menilai Febrie merupakan sosok yang berani menangani sejumlah perkara besar, termasuk dugaan korupsi dalam Program MBG.
“Febrie Adriansyah itu orang hebat. Dia berani menghadapi kepolisian dan membuka dugaan korupsi MBG meski akhirnya jabatan Jampidsus dicopot dan kemudian dijadikan tersangka,” ucapnya.
Lebih lanjut, Uchok turut menyampaikan pandangannya terkait perkara yang menjerat Febrie. Menurutnya, dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada mantan Jampidsus tersebut memiliki karakter yang berbeda dibanding praktik yang, menurut penilaiannya, terjadi di institusi lain.
“Febrie Adriansyah memang diduga melakukan pelanggaran. Tetapi yang diambil, menurut saya, berasal dari orang-orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum,” katanya.
Di akhir keterangannya, Uchok juga melontarkan kritik terhadap institusi kepolisian. Menurut pandangannya, masih terdapat praktik penegakan hukum yang justru berdampak kepada masyarakat kecil.
“Kalau di kepolisian, yang menjadi korban justru orang miskin dan kaum duafa. Itu yang saya kritik,” tutup Uchok.
