Muktamar Nahdlatul Ulama selalu menjadi peristiwa besar. Jutaan warga nahdliyin menaruh harapan di dalamnya. Bukan semata karena akan lahir kepengurusan baru, tetapi karena forum tertinggi organisasi ini seharusnya menjadi ruang untuk merumuskan arah perjuangan umat dan bangsa.
Sayangnya, dalam beberapa kali penyelenggaraan, perhatian publik justru lebih banyak tersedot pada satu hal: siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU. Sejak jauh hari, pemberitaan dipenuhi peta dukungan, lobi politik, strategi kemenangan, hingga berbagai manuver yang mengiringi kontestasi. Akibatnya, substansi muktamar perlahan tenggelam di balik hiruk-pikuk perebutan kursi kepemimpinan.
Padahal, ukuran keberhasilan sebuah muktamar seharusnya tidak berhenti pada terpilihnya seorang ketua umum. Kepemimpinan hanyalah instrumen. Yang jauh lebih penting adalah gagasan besar apa yang akan diperjuangkan oleh organisasi setelah muktamar berakhir.
NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan jutaan jamaah, ribuan pesantren, dan pengaruh sosial yang begitu luas, setiap keputusan yang lahir dari forum muktamar semestinya memiliki daya dorong yang kuat terhadap kehidupan berbangsa. Karena itu, pembahasan utama muktamar semestinya diarahkan pada persoalan-persoalan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Misalnya, bagaimana sikap NU terhadap praktik korupsi yang terus menggerogoti kepercayaan publik? Apa rumusan konkret NU mengenai pengelolaan anggaran negara agar lebih berpihak kepada rakyat? Bagaimana pandangan NU tentang pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, penguatan ekonomi pesantren, perlindungan petani dan nelayan, hingga tantangan kecerdasan buatan yang mulai mengubah dunia kerja?
Begitu pula dalam bidang fikih. Muktamar dapat menjadi ruang lahirnya keputusan-keputusan hukum yang responsif terhadap persoalan kontemporer, tanpa kehilangan pijakan pada tradisi keilmuan yang menjadi kekuatan NU selama ini. Keputusan-keputusan seperti itu akan menjadi rujukan bagi warga nahdliyin sekaligus memperkaya khazanah pemikiran Islam Indonesia.
Bayangkan jika setiap muktamar menghasilkan rekomendasi yang tajam, aplikatif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Rekomendasi tersebut kemudian didiskusikan di kampus, pesantren, masjid, media massa, dan ruang-ruang publik. Masyarakat akan melihat bahwa muktamar bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan momentum lahirnya gagasan yang mampu memengaruhi arah kebijakan nasional.
NU memiliki modal yang sangat besar untuk memainkan peran itu. Sejak awal berdirinya, organisasi ini tidak hanya menjadi benteng tradisi keagamaan, tetapi juga kekuatan moral yang hadir di tengah dinamika bangsa. Peran tersebut akan semakin terasa apabila energi organisasi lebih banyak dicurahkan untuk melahirkan solusi daripada sekadar menghabiskan tenaga dalam kompetisi internal.
Kontestasi kepemimpinan tentu merupakan bagian yang wajar dalam organisasi. Pergantian pemimpin adalah keniscayaan. Namun, kontestasi tidak boleh menjadi tujuan utama yang mengaburkan misi besar organisasi. Ketua umum akan berganti setiap periode, tetapi gagasan yang lahir dari muktamar dapat memengaruhi perjalanan bangsa selama bertahun-tahun.
Karena itu, sudah saatnya cara kita memandang muktamar diubah. Jangan hanya bertanya, “Siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU?” Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Gagasan besar apa yang akan dibawa NU untuk menjawab persoalan umat dan bangsa?”
NU terlalu besar jika hanya dikenang sebagai arena perebutan kepemimpinan. Organisasi sebesar ini semestinya menjadi pusat lahirnya pemikiran, fatwa, dan rekomendasi yang mampu mengarahkan kebijakan publik ke jalan yang lebih adil, lebih berpihak kepada rakyat, dan lebih sesuai dengan cita-cita kemaslahatan.
Sebab, pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin baru. Mereka membutuhkan gagasan baru yang memberi harapan. Dan NU memiliki seluruh modal untuk melahirkan harapan itu.
