JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Solidaritas Pemuda Desa (DPN SPEDA), Fadli Rumakefing, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang saat ini tengah ditangani.
Fadli menegaskan, proses penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan berlandaskan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami mendukung penuh Kortas Tipikor Polri untuk mengusut perkara ini secara tuntas. Apabila penyidik telah memiliki alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum, maka seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Fadli Rumakefing dalam keterangannya kepada Holopis.com, Jumat (10/7/2026).
Menurut Fadli, sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung prinsip equality before the law, sehingga setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan jabatan maupun kedudukannya.
Karena itu, ia menilai proses penyidikan harus dibiarkan berjalan sesuai mekanisme hukum hingga seluruh fakta dapat diungkap secara objektif.
Fadli menambahkan, apabila dalam perkembangan penyidikan ditemukan alat bukti yang sah dan memenuhi syarat hukum yang mengarah pada keterlibatan pihak mana pun, termasuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, maka aparat penegak hukum wajib menjalankan seluruh proses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tidak boleh ada seorang pun yang kebal hukum, terlebih aparat penegak hukum. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku,” ujarnya.
Lebih lanjut, SPEDA menilai keberanian Polri menangani setiap dugaan tindak pidana korupsi secara independen dan tanpa diskriminasi akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.
“Dalam negara hukum, hukum harus menjadi panglima. Penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum,” tutup Fadli.
