JAKARTA, Holopis.com – Pengamanan demo BEM UI berjalan ketat, Kapolda Metro Jaya menegaskan tidak ada senjata api dan gas air mata hanya digunakan atas perintah.
Polda Metro Jaya menegaskan pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang digelar di kawasan Bundaran HI hingga Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Aparat gabungan TNI-Polri dipastikan tidak membawa senjata api selama pengamanan berlangsung.
Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri, menekankan bahwa penggunaan gas air mata tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh personel di lapangan.
Seluruh tindakan pengendalian massa yang bersifat eskalatif harus berada dalam kendali komando langsung dirinya.
“Penggunaan gas air mata hanya boleh atas perintah saya. Tidak ada yang bisa menembak sendiri, harus perintah,” ujar Asep saat memimpin apel pengamanan di kawasan DPR/MPR RI.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk memastikan seluruh prosedur pengamanan aksi berjalan sesuai standar operasional dan menghindari tindakan berlebihan di lapangan.
Kapolda juga menegaskan bahwa mahasiswa sebagai peserta aksi harus dipandang sebagai warga yang menyampaikan aspirasi, bukan sebagai pihak yang berhadap-hadapan dengan aparat.
Menurut Asep, pendekatan humanis menjadi prinsip utama yang harus dipegang seluruh personel yang bertugas.
Ia meminta aparat tetap mengedepankan sikap sabar, tidak mudah terprovokasi, serta mengutamakan komunikasi dalam menghadapi massa aksi.
Sejalan dengan arahan Kapolda, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto memastikan bahwa seluruh personel gabungan TNI-Polri yang diterjunkan tidak dibekali senjata api.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung pimpinan sebagai bentuk komitmen menjaga situasi tetap kondusif serta menjamin rasa aman bagi peserta aksi.
“Tidak ada petugas TNI-Polri yang membawa senjata api dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat ini,” kata Bhudi.
Ia menambahkan, aparat yang bertugas di lapangan diarahkan untuk mengedepankan pelayanan yang humanis dan tidak mudah terpancing oleh situasi yang berkembang.
Selain itu, aparat juga diingatkan agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mencoba memprovokasi jalannya aksi.
Untuk mengamankan jalannya aksi BEM UI, Polda Metro Jaya mengerahkan total 6.088 personel gabungan TNI dan Polri.
Ribuan personel tersebut disebar ke sejumlah titik strategis di Jakarta, termasuk Bundaran HI, Patung Kuda, Gedung DPR/MPR RI, hingga kawasan Cikini Raya.
Dari jumlah tersebut, sekitar 3.802 personel berasal dari Polda Metro Jaya, 586 personel dari Polres Metro Jakarta Pusat, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel Korsabhara, serta 500 personel TNI.
Pengamanan dilakukan secara berlapis untuk memastikan arus lalu lintas tetap terkendali dan aktivitas masyarakat tidak terganggu secara signifikan.
Polisi juga melakukan pengaturan mobilitas massa agar tidak terpusat di satu titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan parah.
Polda Metro Jaya mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai aturan hukum yang berlaku.
Aparat juga meminta massa untuk tidak membawa barang-barang berbahaya serta tetap menjaga ketertiban umum selama aksi berlangsung.
Polisi turut mengingatkan adanya potensi pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan situasi demonstrasi untuk kepentingan tertentu.
Oleh karena itu, peserta aksi diminta tetap waspada dan tidak mudah terprovokasi.
“Kami mengingatkan agar memperhatikan sekitar dan tidak memberi ruang bagi kelompok yang ingin menunggangi aksi,” ujar Bhudi.
Selain itu, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa Bundaran HI bukan titik utama penyampaian aspirasi, sehingga massa akan diarahkan menuju kawasan Patung Kuda atau Gedung DPR/MPR RI agar kegiatan lebih terorganisir.
Dalam aksi tersebut, BEM UI menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah.
Di antaranya adalah desakan penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti isu militerisme di ruang sipil serta meminta pemerintah lebih terbuka terhadap kritik publik. Mereka menilai kebijakan yang ada perlu dikaji ulang agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sebelumnya, BEM UI juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta atas potensi kemacetan yang terjadi akibat aksi di kawasan pusat ibu kota tersebut.
Dengan pengamanan ketat namun tetap tanpa penggunaan senjata api serta pembatasan tindakan represif, aparat berharap aksi dapat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.
