HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono dalam High Level Segment ke-61 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Senin (23/02/2026).
“Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menjalankan transformasi nasional untuk mewujudkan keadilan sosial,” ucapnya.
Menurut Sugiono, penghormatan terhadap HAM bukan sekadar konsep besar di atas kertas. Hak asasi manusia dimulai dari hal paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari.
Ketika anak-anak bisa belajar tanpa rasa lapar, masyarakat hidup aman, serta memiliki kesempatan meraih masa depan yang mereka inginkan — di situlah HAM benar-benar dijalankan.
“Perluasan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan sekadar persoalan perumusan kebijakan. Hal tersebut merupakan perwujudan hak-hak dasar,” ucap Menlu Sugiono.
Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga demi memastikan program berjalan efektif dan akuntabel. Kolaborasi juga diperkuat dengan berbagai lembaga HAM nasional dalam menyukseskan Rencana Aksi Nasional Keenam HAM.
Tak hanya itu, Indonesia juga melakukan reformasi hukum melalui revisi KUHP dan KUHAP baru untuk memperkuat kedaulatan hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Sugiono turut menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026. Ia menegaskan Indonesia akan mendorong kemajuan nyata dalam perlindungan HAM, baik di tingkat nasional maupun global.
Dengan posisi strategis ini, Indonesia berkomitmen menjadi jembatan dialog dan kerja sama internasional demi masa depan HAM yang lebih inklusif dan berkeadilan.
