HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakar forensik digital, Rismon Hasiholan Sianipar menyampaikan statemen yang kontroversial. Pasalnya, ia memiliki resolusi untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tahun 2026.
“Resolusi 2026, Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur UU Pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran,” kata Rismon dalam sebuah video yang diunggah di akun X @SianiparRismon, Rabu (31/12/2025).
Ia mengajak kepada masyarakat untuk ikut melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mewujudkan resolusi tersebut.
“Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam massa yang banyak,” ujarnya.
Tujuan aksinya adalah mendesak kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah / Kemendikdasmen), untuk mencabut surat keterangan yang pernah diterbitkan oleh Sekretaris Ditjen, Sutanto, pada 6 Agustus 2019.
Di mana di dalam surat tersebut menyatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka telah menyelesaikan pendidikan “Grade 12” di UTS Insearch Sydney, Australia pada tahun 2006. Sehingga putra sulung Joko Widodo (Jokowi) tersebut dianggap memiliki level pendidikan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMA) peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia.
“Kita harus bergerak 2026, turun semua ratusan ribu sampai jutaan orang untuk meminta Ditjen Dikdasmen mencabut surat keterangan yang dikeluarkannya pada 6 Agustus 2019 yang menyetarakan sekolah Gibran kelas 1 SMA setara dengan SMK bidang peminatan akuntansi dan keuangan yang abal-abal itu,” tukas Rismon.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bhawa UTS Insearch Sydney adalah lembaga pendidikan jalur persiapan (pathway) di Australia yang menawarkan program Foundation Studies, Diploma, dan kursus bahasa untuk membantu siswa internasional masuk ke program sarjana di University of Technology Sydney (UTS).
Dengan demikian, UTS Insearch adalah jembatan akademik, bukan sekolah formal setara SMA atau SMK di Indonesia, yang menyediakan program percepatan menuju universitas, bukan ijazah SMA.
“Kita rakyat harus menjadi pemilik di republik ini. Karena kedaulatan rakyat adalah kedaulatan tertinggi,” pungkas Rismon Sianipar.
