HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, memberikan penjelasan terkait tata letak tempat duduk dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 20 Juli 2026. Menurutnya, pengaturan tersebut dibuat untuk mendukung efektivitas penyampaian arahan Presiden Prabowo Subianto, bukan berkaitan dengan posisi ataupun kewenangan Wakil Presiden.
Belakangan, susunan tempat duduk dalam sidang kabinet menjadi perbincangan publik karena Presiden Prabowo berada di posisi tengah, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak duduk berdampingan seperti pada sejumlah sidang sebelumnya.
Qodari menegaskan, tata letak ruangan disesuaikan dengan format kegiatan yang kali ini lebih menyerupai taklimat Presiden kepada seluruh peserta Sidang Kabinet Paripurna.
Dengan susunan tersebut, Presiden dapat lebih mudah melakukan kontak mata dengan para peserta sekaligus memastikan seluruh anggota kabinet dapat melihat paparan yang disampaikan secara jelas.
“Posisi duduk pada acara Sidang Kabinet Paripurna kemarin mengikuti format taklimat Presiden kepada seluruh anggota Sidang Kabinet Paripurna, bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan,” ujar Qodari dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam format tersebut Wakil Presiden hadir sebagai peserta Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri dan anggota kabinet lainnya. Pengaturan tempat duduk dilakukan semata untuk menyesuaikan kebutuhan teknis karena jumlah peserta yang hadir cukup banyak.
Qodari juga membantah anggapan bahwa posisi duduk tersebut mencerminkan adanya perubahan dalam kedudukan Wakil Presiden ataupun hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden.
Menurutnya, tidak ada perubahan sedikit pun terhadap peran maupun kewenangan konstitusional Wakil Presiden.
“Pengaturan tempat duduk hanya semata-mata merupakan teknis penyelenggaraan acara. Tidak ada perubahan kedudukan ataupun pengurangan peran konstitusional Wakil Presiden,” tegas Qodari.
Ia berharap masyarakat tidak menafsirkan pengaturan tata letak sidang sebagai sinyal politik. Fokus utama Sidang Kabinet Paripurna, kata Qodari, tetap pada penyampaian evaluasi serta arahan Presiden terkait pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.
