HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir menegaskan bahwa kementerian lingkungan hidup harus menjadi garda terdepan dalam mengatasi deforestasi dan kerusakan lingkungan.
Legislator itu menyoroti maraknya deforestasi dan kerusakan lingkungan di berbagai wilayah, terutama Sumatera dan Kalimantan.
Menurut catatannya, luas kawasan hutan yang pada awal 2000-an mencapai sekitar 15 juta hektare, kini hanya tersisa kurang lebih 5 juta hektare. Penyusutan masif tersebut dipicu aktivitas pertambangan, perkebunan, serta berbagai proyek bisnis yang dinilai kurang mengedepankan keberlanjutan.
“Kementerian LH harus menjadi benteng utama dan garda terdepan, bukan sekadar pelayan administratif,” tegas Jalan sebagaimana yang dikutip Holopis.com dari keterangan pers resmi Fraksi PKS.
Jalal juga meminta pemerintah memiliki otoritas yang kuat dalam menindak tegas setiap pelaku perusak lingkungan, termasuk kemungkinan pencabutan izin tanpa kompromi.
“Kami merekomendasikan pergeseran paradigma dari izin bisnis menjadi izin ekologis,” ujar Aleg dari Dapil Jabar VII tersebut.
Menurutnya, keberlanjutan ekosistem harus menjadi syarat mutlak sebelum kegiatan ekonomi dijalankan. Ia menilai, restorasi lingkungan harus menjadi program prioritas nasional. Revitalisasi hutan, penguatan Amdal, dan pelibatan masyarakat lokal sebagai aktor utama menjadi langkah strategis yang wajib dilaksanakan untuk memulihkan kondisi alam Indonesia.
