HOLOPIS.COM, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Permintaan itu disampaikan Puan dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/4/2026).
Puan menyatakan evaluasi perlu mencakup kesiapan logistik dan kondisi personel guna memastikan keselamatan prajurit terjamin. Ia meminta pemerintah menentukan apakah diperlukan langkah tambahan atau penyesuaian kebijakan terkait penugasan di wilayah konflik.
“Pemerintah, stakeholder, harus bisa menjamin, mengevaluasi apakah keselamatan tersebut kemudian perlu dilengkapi, disiapkan, atau kemudian mengevaluasi,” kata Puan.
Sebagaimana diketahui, permintaan DPR ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dan delapan lainnya terluka dalam serangkaian serangan di Lebanon selatan sejak akhir Maret 2026. Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas XXIII-S/UNIFIL gugur dalam dua insiden terpisah di Lebanon selatan.
Praka Dua Farizal Rhomadhon tewas akibat serangan artileri di dekat Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026. Keesokan harinya, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur setelah konvoi mereka diserang di dekat Bani Hayyan.
Delapan prajurit lain dilaporkan terluka dalam serangkaian insiden sejak 2 Maret 2026. PBB dalam temuan awalnya menyebut satu prajurit tewas akibat proyektil tank militer Israel, sementara dua lainnya akibat ledakan IED yang diduga dipasang Hizbullah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah tidak berencana menarik pasukan, namun evaluasi tetap berjalan. Satgas XXIII-T/UNIFIL sebagai pengganti telah diberangkatkan pada 1 April 2026 dan dijadwalkan menggantikan satgas sebelumnya pada Mei 2026.
