HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah diingatkan agar dalam menaikkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertanahan jangan bebankan rakyat kecil. PNBP pertanahan naik mesti disesuaikan kepada pengusaha besar.
Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dalam Rapat Panja bersama Eselon I Kementerian ATR/BPN di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Awalnya, politikus asal Banten itu memyampaikan selamat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN yang baru ditunjuk karena berasal dari internal birokrasi. Menurut dia, dengan latar belakang internal birokrasi bisa jadi kelebihan terkait persoalan rakyat.
Jazuli menyinggung keinginan Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan PNBP. Tapi, ia mengingatkan agar kebijakan itu jangan salah sasaran.
“Jangan sampai semangat menaikkan PNBP ini mencekik rakyat kecil. Yang harus jadi objek itu para pemegang izin-izin besar, para pengusaha besar,” kata Jazuli, dalam keterangan Fraksi PKS, Senin, (17/11/2025).
Dia bilang sebagian besar penguasaan tanah di Tanah Air masih didominasi oleh kelompok usaha besar. Bagi dia, hal itu yang mesti jadi perhatian pemerintah,
“Delapan puluh persen tanah ini kan dikuasai oleh para pengusaha besar. Itulah yang harus jadi sasaran peningkatan,” lanjutnya.
Selain itu, dia menekankan peningkatan PNBP juga mesti diiringi dengan perbaikan layanan pertanahan. Menurutnya, masih banyak keluhan masyarakat terkait lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan.
“Ada yang ngurus satu tahun, ada yang delapan bulan. Itu baru di Tangsel. Kalau makin lama kita mengurus, makin lama juga uang masuk. Kalau makin cepat, makin cepat pula pemasukan negara,” ujar Jazuli.
Lebih lanjut, dia menuturkan percepatan layanan adalah prasyarat mutlak agar kebijakan PNBP berjalan efektif dan tidak merugikan publik.
Jazuli juga menyinggung persoalan pelanggaran pengelolaan lahan oleh sejumlah perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Dia mencontohkan banyak kasus di mana luas lahan yang dikelola tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
