JAKARTA – Deputi Persidangan DPR RI, Suprihartini menegaskan pentingnya literasi digital untuk mencegah penyebaran radikalisme dan ekstremisme di ruang siber, khususnya yang menyasar anak-anak dan remaja.
“Alhamdulillah hari ini (Bagian) Perpustakaan DPR RI menyediakan seminar tentang literasi digital. Ini adalah kegiatan untuk memberikan pengetahuan kepada pegawai dan masyarakat terkait bagaimana kita bijak menggunakan ruang digital,” kata Suprihartini usai Seminar Gerakan Budaya Membaca bertema “Literasi Keamanan Digital dan Ketahanan Mental: Membangun Kesadaran Bermedia, Pengawasan Gim, dan Perlindungan Keluarga di Era Digital” di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Seminar yang digelar Bagian Perpustakaan DPR RI itu menghadirkan moderator Leidena Sekar Negari serta narasumber Kepala BNPT dan psikolog Farraas Afiefah Muhdiar.
Suprihartini mengatakan, diskusi tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan penggunaan ruang digital di lingkungan keluarga. Ia menilai pengawasan sejak dini sangat diperlukan agar anak-anak tidak mudah terpapar konten radikalisme maupun informasi negatif lainnya.
“Tadi disampaikan bahwa sudah ada sekitar seratusan kasus anak-anak yang terpapar radikalisme melalui ruang digital. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, khususnya keluarga, bagaimana melakukan pengawasan penggunaan digital kepada anak-anak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk semakin bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, termasuk dalam menerima berbagai bentuk informasi di media digital, baik teks, gambar, maupun video.
Selain itu, Suprihartini menyoroti keterkaitan literasi digital dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan dan Keamanan Siber yang tengah dibahas Komisi I DPR RI. Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut membutuhkan partisipasi publik dan masukan dari berbagai kalangan.
“Komisi I DPR RI sudah melakukan pembahasan terkait rancangan undang-undang tentang keamanan siber. Dalam proses pembahasannya tentu perlu partisipasi publik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk terkait isu keamanan dunia digital,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BNPT, Edy Hartono mengapresiasi seminar literasi digital yang digelar Perpustakaan DPR RI tersebut. Menurutnya, kegiatan itu sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
“Bagus, karena ini sejalan dengan kegiatan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Dengan adanya literasi ini masyarakat memahami bagaimana bahayanya ketika paham ekstremisme menyebar di ruang digital,” kata Edy.
Ia menekankan, upaya literasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.
“Harus dilaksanakan secara kontinu, sistematis, terpadu, dan berkesinambungan. Pemerintah dan masyarakat harus terus aktif,” tegasnya.
Edy menambahkan, pembahasan mengenai ruang digital di DPR RI sangat relevan dalam upaya mitigasi penyebaran paham radikal di internet. Ia menilai perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya ekstremisme di ruang digital harus menjadi perhatian bersama.
