HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyampaikan teguran keras dari Presiden Jokowi mengenai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024.
Dengan indeks korupsi yang terus mengalami penurunan, Moeldoko menyatakan bahwa kurang ada keseriusan yang dilakukan seluruh pihak dengan hanya sebatas seremonial pemberantasan korupsi.
“Presiden tidak suka ini. Jadi saya minta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sudah menandatangani komitmen pencegahan korupsi segera mensosialisasikan ke jajarannya. Jangan hanya tanda tangan saja tapi tidak mengerti isinya,” kata Moeldoko dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (10/3).
Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan, aksi pencegahan korupsi juga harus memiliki relevansi dengan upaya peningkatan indeks seperti Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Efektivitas Pemerintah, dan Indeks Perilaku Anti Korupsi.
“Jujur saya sampaikan bahwa Presiden tidak happy dengan capaian IPK kita. Beliau memerintahkan berbagai langkah korektif untuk langsung dilaksanakan,” tegasnya.
Moeldoko kemudian menyatakan sangat disayangkan ketika sampai saat ini masih marak terjadinya persoalan pungutan liar di layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.
“Maka kanal aduan pungli dan korupsinya harus diperkuat,” imbuhnya.
Untuk itu, Moeldoko menambahkan, lima arahan Presiden Jokowi tentang aksi pencegahan korupsi yang harus dilakukan jajaran pemerintah yang meliputi penguatan sistem pencegahan korupsi, penindakan korupsi besar, profesionalitas aparat penegak hukum, asset tracing dan asset recovery, serta penguatan regulasi pemberantasan korupsi, khususnya RUU Perampasan Aset.
“Waktu kita sudah tidak banyak. Publik menunggu, masyarakat mengharapkan gebrakan kita,” pungkasnya.
