DPR mencatat terdapat 80 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum.
Selain itu, anggota parlemen melakukan kunjungan kerja ke 18 provinsi serta menyerap masukan masyarakat di 46 daerah pemilihan.
Langkah tersebut, menurut Puan, dilakukan untuk memastikan ketentuan dalam UU Perampasan Aset tidak berbenturan dengan peraturan lain, terutama KUHP dan KUHAP.
Namun, penjelasan DPR itu belum menghilangkan keberatan ICW terhadap isi regulasi yang disahkan.
Persoalan pertama yang disoroti ICW adalah hilangnya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar.
Ketentuan tersebut sebelumnya diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menghadapi pejabat publik yang mempunyai kekayaan jauh melampaui penghasilan resminya, tetapi tidak dapat menjelaskan asal-usul penambahan harta tersebut.
Dalam pemantauan ICW, klausul mengenai illicit enrichment masih terdapat dalam pembahasan sebelumnya.
Namun, ketentuan itu tidak lagi ditemukan dalam draf bertanggal 16 November 2026.
ICW menilai penghapusan tersebut membuat mekanisme perampasan aset kehilangan salah satu instrumen penting untuk menindak kekayaan yang tidak sebanding dengan profil pendapatan penyelenggara negara.
Artinya, harta yang dianggap mencurigakan tidak otomatis dapat dirampas hanya karena terdapat ketidakwajaran antara penghasilan dan kekayaan pemiliknya.
Harus terdapat perkara pidana yang menjadi dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut.
Kelemahan kedua berkaitan dengan jangkauan pemberlakuan undang-undang.
ICW mempertanyakan kemampuan regulasi baru tersebut untuk membantu negara mengambil kembali aset dari tindak pidana yang berlangsung pada masa lalu.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!