HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Namun, progres sejumlah gedung penting negara seperti DPR, MPR, DPD, hingga Mahkamah Agung masih berada di kisaran 20-26 persen.
Di sisi lain, pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung justru mencatatkan perkembangan lebih cepat. Otorita IKN pun mulai mengejar sejumlah target agar pembangunan kawasan pemerintahan tersebut bisa berjalan sesuai jadwal.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono bersama jajarannya meninjau langsung sejumlah proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu.
Dalam peninjauan tersebut, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Aswin Grandiarto Sukahar, menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan gedung perkantoran masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Untuk kegiatan pembangunan gedung-gedung perkantoran, tadi alhamdulillah masih sesuai dengan target. Meskipun begitu, kami masih harus mengejar target pada akhir tahun dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target,” ujar Aswin.
Berdasarkan data konstruksi terintegrasi, pembangunan Gedung DPD RI saat ini mencapai 22,75 persen. Sementara Gedung MPR RI sudah menyentuh 24,33 persen.
Adapun pembangunan kompleks DPR RI masih menunjukkan angka yang relatif berdekatan, dengan rincian sebagai berikut:
- Gedung DPR I: 21,91 persen.
- Gedung DPR II: 21,66 persen.
- Gedung Sidang Paripurna: 20,25 persen.
Sementara itu, pembangunan jalan di kawasan legislatif telah mencapai 41,49 persen.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan akses dan konektivitas kawasan bergerak lebih cepat dibandingkan pembangunan gedung utama.
Perkembangan pembangunan juga terlihat di kawasan yudikatif IKN.
Gedung Mahkamah Agung (MA) beserta Plaza Keadilan tercatat sudah mencapai progres 26,52 persen. Sedangkan pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) berada di angka 25,27 persen.
Untuk pembangunan jalan di kawasan yudikatif, progresnya bahkan sudah mencapai 46,69 persen.
Secara keseluruhan, rata-rata kemajuan fisik pembangunan kawasan legislatif tercatat sebesar 25,40 persen. Sementara kawasan yudikatif mencapai 32,83 persen.
Otorita IKN menargetkan pembangunan kedua kawasan tersebut terus dipercepat agar nantinya dapat mendukung aktivitas pemerintahan secara terintegrasi.
Investor China Gelontorkan Rp1,25 Triliun
Selain meninjau proyek pemerintah, Basuki Hadimuljono juga melihat langsung lokasi investasi PT Star Bright International Investment di kawasan KIPP 1B.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!