Naikkan UMP DKI 2027 Jadi Rp6,13 Juta, Pramono Pastikan Iklim Usaha Jakarta Tetap Terjaga

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp6.136.941 tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha di ibu kota. Kebijakan tersebut dirancang untuk menyeimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kemampuan perusahaan bertahan.

Besaran UMP 2027 tersebut naik Rp407.065 atau 7,1 persen dibandingkan UMP tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Ketetapan ini resmi tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang diteken Pramono pada Jumat (20/11) pagi.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujar Pramono kepada wartawan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dikutip Holopis.com, Jumat (20/11).

Pramono menjelaskan, angka kenaikan tersebut merupakan titik temu dari pembahasan tripartit selama tiga hari di Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan serikat pekerja atau buruh, organisasi pengusaha, dan pemerintah.

Dalam proses perhitungannya, Pemprov DKI Jakarta mengambil peran sebagai penengah saat terjadi perbedaan usulan mengenai besaran variabel alfa antara kubu buruh dan pengusaha.

“Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya, walaupun pasti tidak semuanya setuju, tetapi bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pramono menegaskan seluruh tahapan penetapan upah telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Tahun 2026, hingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.

Dengan rampungnya keputusan satu hari lebih awal dari tenggat waktu pada Sabtu (21/11), Pemprov DKI berharap kepastian regulasi pengupahan ini dapat menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus iklim investasi di Jakarta sepanjang tahun mendatang.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Vhina Noviyanti
Darin Brenda Iskarina
Tim Penulis & Editor
Vhina Noviyanti, Darin Brenda Iskarina
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama