HOLOPIS.COM, JAKARTA – Setelah 18 tahun menanti, DPR akhirnya mengesahkan UU Perampasan Aset. Namun, ICW mengungkap tiga celah krusial yang dinilai bisa membuat aturan ini mandul dalam menyasar harta hasil kejahatan.
Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya berujung pada pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset.
Namun, lahirnya regulasi yang diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi tersebut justru langsung mendapat sorotan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).
ICW menilai undang-undang yang baru disetujui DPR masih menyimpan sejumlah kelemahan serius.
Bahkan, bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset, lembaga pemantau korupsi itu melontarkan istilah RUU Perampasan Aset Palsu untuk menggambarkan substansi aturan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan awal.
Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang dinilai dapat menghambat efektivitas undang-undang tersebut.
Mulai dari tidak adanya ketentuan untuk menindak kekayaan pejabat yang tidak wajar, keterbatasan menjangkau kejahatan masa lalu, hingga persoalan independensi lembaga pengelola aset.
Pengesahan UU Perampasan Aset berlangsung dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sidang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani bersama jajaran pimpinan DPR lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan bahwa pengesahan regulasi ini merupakan hasil perjalanan legislasi yang panjang.
Pembahasannya telah berlangsung selama 18 tahun sebelum akhirnya mencapai persetujuan di tingkat paripurna.
Puan juga menepis anggapan bahwa DPR mengesahkan undang-undang tersebut karena tekanan pihak tertentu.
Menurutnya, proses pembahasan telah melewati berbagai tahapan, termasuk penyerapan aspirasi masyarakat.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!