HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator Sahabat DPR Indonesia, Bintang Wahyu Saputra, mendorong DPR RI dan pemerintah menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga resmi disahkan menjadi undang-undang.
Dorongan itu disampaikan menyusul tercapainya kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk membawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna setelah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI, Rabu (18/11/2026).
Bintang memandang keputusan tersebut sebagai kemajuan dalam proses legislasi yang telah berlangsung hampir satu tahun. Terlebih, seluruh fraksi di DPR disebut telah menyepakati kelanjutan pembahasan rancangan aturan tersebut ke tahap pengambilan keputusan dalam forum paripurna.
“Ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami berharap proses yang telah berjalan antara pemerintah dan DPR RI ini dapat segera dituntaskan hingga menjadi undang-undang,” ujar Bintang kepada Holopis.com hari ini.
Menurutnya, penyelesaian RUU Perampasan Aset membutuhkan kesinambungan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dengan parlemen. Ia berharap keterlibatan Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI dapat terus mendorong proses legislasi tersebut sampai mencapai tahap akhir.
Bintang juga memberikan perhatian khusus terhadap peran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama. Ia menilai tercapainya kesepakatan seluruh fraksi untuk meneruskan RUU tersebut ke Rapat Paripurna menjadi bagian penting dari perjalanan pembahasan regulasi itu.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran DPR RI yang terlibat dalam proses ini. Secara khusus, kami mengapresiasi peran Pak Sufmi Dasco Ahmad dalam memimpin rapat hingga tercapai kesepakatan untuk melanjutkan RUU ini ke Paripurna,” katanya.
Lebih jauh, Bintang berharap kehadiran regulasi perampasan aset nantinya dapat memperkuat instrumen hukum negara dalam menangani tindak pidana, terutama korupsi. Ia menilai aturan tersebut juga penting untuk mendukung upaya pemulihan aset yang berasal dari hasil kejahatan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar penyusunan dan penerapan aturan tersebut tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum. Aspek perlindungan hak masyarakat juga harus menjadi perhatian agar kewenangan perampasan aset tidak diterapkan secara sewenang-wenang.
Menurut Bintang, prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum harus menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan begitu, instrumen hukum yang dibentuk dapat bekerja secara efektif tanpa mengabaikan hak-hak warga negara.
“Pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap mengedepankan keadilan dan kepastian hukum,” tutup Bintang.
Dengan berakhirnya pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset kini memasuki tahapan berikutnya dalam proses legislasi. Pengesahannya tetap menunggu keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI, sehingga rancangan tersebut belum dapat disebut sebagai undang-undang.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!