HOLOPIS.COM, JAKARTA— Upaya penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tidak berhenti pada penangkapan pelaku dan penyelamatan korban. Jajaran Polri juga memulangkan 84 korban selama periode 13 hingga 19 November 2026 serta menyiapkan pendampingan untuk membantu mereka kembali menjalani kehidupan secara aman.
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA PPO) Bareskrim Polri Brigjen Pol Dr. Nurul Azizah, mengatakan proses pemulangan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi dan keselamatan masing-masing korban.
“Yang pertama adalah pemulangan korban, yang mana jumlah korban yang berhasil dipulangkan sebanyak 84 orang, yang mana proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kondisi dari masing-masing korban,” kata Nurul dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Setelah pemulangan, Polri juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan sesuai kebutuhan. Koordinasi tersebut melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta BP2MI.
Nurul menjelaskan, pendampingan tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, hingga pemenuhan hak-hak korban perempuan dan anak.
“Terhadap korban yang telah ditemukan maupun dipulangkan, dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait dengan perlindungan saksi dan korban sesuai dengan kewenangannya, kemudian dengan Dinas Sosial terkait dengan penampungan sementara dan rehabilitasi sosial,” ujarnya.
Selain itu, polisi melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan setiap korban setelah diselamatkan. Kebutuhan tersebut meliputi tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, hingga peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
“Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa,” jelas Nurul.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar korban tidak kembali terjebak dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal.
“Kami ingin memastikan bahwa negara hadir tidak hanya untuk menyelamatkan korban, tetapi juga untuk membantu mereka membangun kembali kehidupan yang lebih baik,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!