HOLOPIS.COM, JAKARTA— Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, membantah anggapan bahwa pembahasan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi berlangsung tertutup. Ia menegaskan seluruh tahapan pembahasan telah dibuka kepada publik, mulai dari penyampaian draf hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik dalam pembahasan UU Perampasan Aset.
“Gak ada masalah, kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman dalam
keterangannya, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, draf awal RUU Perampasan Aset telah diunggah secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR sejak penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada panitia kerja (Panja).
“Soal draft jelas sudah diunggah oleh Kesekjenan sejak adanya secara resmi draft awal yakni saat Panja penyerahan DIM,” ujarnya.
Habiburokhman juga menyebut rangkaian pembahasan RUU tersebut berlangsung secara terbuka. Mulai dari rapat dengar pendapat umum (RDPU), rapat kerja, rapat tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin), rapat Panja, pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.
Menurutnya, rapat-rapat tersebut diliput media massa, disiarkan melalui TV Parlemen dan akun YouTube DPR, serta dihadiri mahasiswa magang.
“Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahasan DIM hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka diliput media massa disiarkan live tv parlemen dan akun YouTube parlemen dihadiri mahasiswa magang jadi kurang terbuka apa lagi,” tegasnya.
Terkait kritik ICW karena tidak dilibatkan sebagai narasumber, Habiburokhman mengatakan Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang lebih dahulu mengajukan diri. Ia menyebut sekitar 90 pihak mendaftar, tetapi hanya 87 yang dapat diakomodasi untuk hadir dalam forum pembahasan.
“Kalau soal ICW nggak diundang kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber setidaknya ada 90 pihak tetapi yang bisa terakomodir cuma 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.
Habiburokhman menyebut ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun mengirimkan masukan tertulis. Ia menilai mengundang ICW secara khusus justru tidak adil bagi pihak lain yang telah mendaftar tetapi belum mendapat kesempatan.
“Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber,” katanya.
“Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tapi belum sempat diundang,” tambahnya.
“Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” pungkasnya.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!