HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepolisian mulai menemukan titik terang terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana makar. Meski begitu, penyidik masih mendalami perkara tersebut dan belum menetapkan tersangka baru.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan. Dia mengatakan kepolisian telah menemukan indikasi hubungan antara dugaan penyadapan dan tindak pidana makar.
“Kepolisian juga sudah menemukan semacam satu titik terang keterkaitan antara penyadapan itu dan tindak pidana makar. Tapi belum menetapkan tersangka baru sampai hari ini,” kata Yusril kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, dikutip Holopis.com, Selasa (17/11).
Yusril menilai penyidik perlu menangani perkara tersebut secara hati-hati karena dugaan makar merupakan persoalan hukum serius. Dia juga menyebut belum seluruh fakta mengenai dugaan penyadapan terhadap Prabowo terungkap.
“Dan saya hormati kepolisian kita sudah bekerja dengan sangat cermat dan hati-hati karena masalah makar itu bukan masalah sederhana, masalah makar itu masalah yang sangat serius ya,” ujarnya.

“Dan nanti saya yakin tiba saatnya perkara ini mungkin ya yang sudah dinyatakan tersangka akan dilimpahkan ke pengadilan dan mungkin juga akan ada tersangka-tersangka baru dan juga akan terungkap sebenarnya ke mana arah daripada penyadapan dan kemudian juga dari manfaat dari penyadapan itu siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa,” jelasnya.
Yusril mengatakan penerapan pasal makar terhadap pihak-pihak yang terlibat belum dapat dipastikan sebelum penyidik mengungkap fakta secara menyeluruh. Dia menilai terlalu dini untuk menyimpulkan penerapan pasal tersebut pada tahap penyidikan saat ini.
“Dan dari situ memang pasal-pasal makar itu akan dikenakan. Tapi saya kira terlalu prematur kalau saya mengatakan itu sekarang ya,” tuturnya.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka pada Selasa (3/11). Keempatnya masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Penyidik juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan RI. SPDP tersebut bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
Dalam SPDP itu, penyidik mencantumkan Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), Pasal 196 ayat (1), serta Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penyidik juga mencantumkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 191 mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara Pasal 193 ayat (1) mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!